Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Permintaan itu dikaitkan dengan maraknya penyelundupan narkotika cair yang disebut dapat disamarkan melalui perangkat vape.
Menurut Kapolri, bentuk dan aroma narkotika cair dapat menyerupai cairan vape biasa sehingga sulit dikenali secara kasat mata. Kondisi itu disebut menjadi tantangan bagi masyarakat, Badan Narkotika Nasional, dan Polri dalam membedakan produk legal dengan cairan yang mengandung narkotika.
Permintaan tersebut disampaikan Jenderal Suyudi saat bersilaturahmi ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10). Ia berharap fatwa atau rekomendasi keagamaan dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.
“BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasat mata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Jenderal Suyudi. Ia menilai peredaran narkotika kini mengalami perubahan, dari bentuk padat menuju bentuk cair.
Narkotika Cair dalam Kemasan Vape
Kapolri menyoroti penggunaan vape sebagai media yang berisiko karena produk tersebut dapat hadir dalam kemasan terselubung dengan aroma buah-buahan. Kemasan dan aroma itu dinilai membuat cairan yang mengandung narkotika lebih sulit dibedakan dari rokok elektrik pada umumnya.
Jenderal Suyudi menyebut penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia sebagai ancaman serius. Ia memandang praktik tersebut sebagai bentuk perang terselubung atau proxy war yang dilakukan jaringan internasional untuk merusak masa depan bangsa.
Dalam penyampaiannya, ia juga menyinggung Perang Candu pada abad ke-19 sebagai gambaran dampak ketergantungan zat adiktif terhadap kekuatan suatu bangsa. Perbandingan itu digunakan untuk menegaskan pentingnya langkah pencegahan sebelum penyalahgunaan narkotika semakin meluas.
Harapan untuk Fatwa MUI Pusat
Kapolri mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang telah mengambil sikap terkait pelarangan vape. Ia berharap MUI Pusat dapat mengeluarkan kebijakan keagamaan serupa dengan cakupan yang lebih luas.
“Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kiai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang,” ujar Jenderal Suyudi.
Usulan pelarangan total rokok elektrik itu juga telah disampaikan Kapolri kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memberikan respons positif terhadap gagasan tersebut.
Kapolri menyatakan pelarangan vape telah diterapkan di lebih dari 90 negara. Sejumlah negara Asia Tenggara yang disebut telah melarang total operasional vape meliputi Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam.
Polri berharap fatwa dari MUI dan regulasi resmi pemerintah dapat menjadi penguatan dalam menghadapi peredaran narkotika cair. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memberi perlindungan dari ancaman narkotika serta risiko kesehatan jangka panjang yang dikaitkan dengan penggunaan vape.
