Sidang perdana Knesset Israel pada Selasa, 10 November 2026, berlangsung tegang setelah para pemimpin partai saling melontarkan kritik. Perdebatan berpusat pada kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Ketegangan muncul ketika dua blok politik utama belum mampu mengamankan mayoritas di parlemen beranggotakan 120 orang itu. Kondisi tersebut membuat hasil pemilu 27 Oktober 2026 menjadi krusial bagi arah pembentukan pemerintahan baru.
Dua partai Arab, Joint List dan Raam, memperoleh total 19 kursi dalam pemilu tersebut. Jumlah itu menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menempatkan keduanya sebagai penentu atau kingmaker dalam negosiasi koalisi.
Namun, peluang mengandalkan dukungan partai Arab memunculkan penolakan dari sejumlah tokoh di kedua kubu politik. Mereka mempertanyakan konsekuensi politik dari koalisi yang membutuhkan suara kelompok tersebut.
Insiden Saat Pelantikan
Suasana sidang memanas saat pelantikan anggota parlemen baru ketika tokoh sayap kanan Itamar Ben Gvir mengejek Yousef Jabareen, pemimpin Joint List. Ben Gvir meneriakkan pertanyaan mengenai kesetiaan Jabareen kepada Israel di dalam ruang sidang.
“Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?” teriak Ben Gvir kepada Jabareen. Tidak lama kemudian, Ben Gvir menulis di platform X, “Siapa pun yang tak setia tidak boleh berada di Knesset (parlemen) Israel!”
Ketegangan juga terlihat ketika beberapa anggota parlemen Joint List meninggalkan ruangan saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. AFP menyaksikan aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan untuk berdiri, yang kemudian memicu kehebohan di ruang sidang.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu turut menyoroti sikap dua partai Arab utama yang menolak mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya di hadapan parlemen yang baru dilantik.
Netanyahu juga menyinggung bahwa pemimpin Raam, Mansour Abbas, pernah mengakui Israel sebagai negara Yahudi pada masa lalu. Pernyataan itu segera mendapat respons dari kubu oposisi.
Pemimpin partai sayap kiri Democrats, Yair Golan, keluar dari ruangan ketika Netanyahu berpidato. Setelah itu, Golan menulis di X bahwa Netanyahu sulit menerima kenyataan bahwa publik Israel telah “memecatnya”.
“Kini, ia berbohong dan menghasut publik untuk melawan masyarakat Arab demi mempertahankan kekuasaan dengan cara paksa,” tulis Golan. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa isu partai Arab menjadi sumber pertentangan di dalam parlemen maupun di luar ruang sidang.
Tekanan Dalam Blok Oposisi
Penolakan terhadap koalisi dengan partai Arab tidak hanya datang dari pendukung Netanyahu. Sebagian pihak dalam blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot juga memperingatkan agar pemerintahan baru tidak dibentuk dengan mengandalkan partai-partai tersebut.
Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Israel Beiteinu, mengkritik aksi anggota parlemen Arab yang meninggalkan ruangan saat lagu kebangsaan diputar. “Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?” tulis Liberman di X.
Presiden Isaac Herzog pada Minggu, 8 November 2026, menugaskan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Penugasan itu diberikan setelah konsultasi dengan para pemimpin partai sepekan sebelumnya, dengan mayoritas merekomendasikan namanya.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk merampungkan pembentukan pemerintahan dan dapat meminta perpanjangan 14 hari jika diperlukan. Apabila tenggat itu kembali terlewati, mandat akan dialihkan kepada anggota parlemen lain yang kemungkinan besar adalah Netanyahu.
