Kementerian Perindustrian mendorong pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi mobil hybrid serta teknologi elektrifikasi lain. Namun, kebijakan tersebut belum pasti karena pembahasan resmi dengan kementerian terkait belum berlangsung.
Menteri Perindustrian Sarmuji menyatakan pemerintah masih perlu menyatukan pandangan sebelum memutuskan arah insentif kendaraan hybrid. Karena itu, belum ada kepastian mengenai bentuk bantuan maupun waktu penerapannya.
Belum Ada Keputusan Final
Sarmuji mengatakan pemerintah perlu melihat perspektif dari kementerian lain sebelum memberi jawaban atas usulan tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa pembahasan insentif masih berada pada tahap awal.
“Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya,” kata Sarmuji seperti dikutip CNBC Indonesia. Ia belum dapat memastikan apakah insentif mobil hybrid pada akhirnya akan benar-benar diberlakukan.
Komunikasi mengenai kebijakan ini disebut sudah pernah dilakukan antarpihak terkait. Meski begitu, pembicaraan tersebut belum masuk ke forum formal antarkementerian.
“Kita nggak ngomong tipis-tipis. Tapi belum secara formal. Nanti kita harap secara formal,” kata Sarmuji. Tahap formal itu akan menentukan kelanjutan usulan untuk kendaraan elektrifikasi selain kendaraan listrik berbasis baterai.
Tak Hanya Menyasar Hybrid
Skema yang didorong Kementerian Perindustrian tidak terbatas pada mobil hybrid biasa. Usulan itu juga mencakup plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV serta range extended electric vehicle atau REEV.
Ketiga teknologi tersebut memakai baterai dalam sistem penggeraknya. Namun, masing-masing masih mempertahankan penggunaan mesin pembakaran internal atau ICE dalam tingkat yang berbeda.
Kementerian Perindustrian menyebut besaran insentif untuk teknologi ini tidak akan sama dengan kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV. Perbedaan itu mencerminkan karakter teknologi dan sistem penggerak yang tidak sepenuhnya serupa.
Sarmuji menilai kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV tetap dapat memberikan dampak positif seperti BEV. Kendaraan-kendaraan tersebut juga dinilai memberi jalur penyesuaian yang lebih ringan bagi industri otomotif.
Komponen Produksi Tetap Bisa Dipakai
Menurut Sarmuji, keberadaan mesin ICE membuat sejumlah komponen produksi yang saat ini digunakan industri masih dapat dimanfaatkan. Industri tidak harus mengubah seluruh proses produksinya secara total untuk beralih ke teknologi tersebut.
“Kalau yang plug-in maupun yang hybrid biasa, maupun yang REEV, itu masih memakai baterai, tapi mesin ICE-nya juga masih dipakai. Jadi komponen-komponen produksi yang ada sekarang itu tidak perlu berubah secara total,” ucap Sarmuji.
Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan Kementerian Perindustrian mendorong dukungan untuk beberapa jenis kendaraan elektrifikasi. Pendekatan tersebut membuka ruang transisi teknologi tanpa mengabaikan komponen yang sudah tersedia di dalam negeri.
Insentif yang diusulkan juga tidak hanya berbentuk kebijakan perpajakan atau dukungan fiskal. Kementerian Perindustrian menyiapkan usulan insentif non-fiskal untuk mendukung pengembangan kendaraan dengan teknologi hybrid dan variannya.
“Mekanisme insentifnya kita akan usulkan fiskal dan non-fiskal,” kata Sarmuji. Rincian mekanisme itu masih menunggu komunikasi serta pembahasan formal dengan kementerian terkait.
Momentum Harga BBM
Sarmuji menilai kenaikan harga BBM dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengusulan kebijakan tersebut. Menurutnya, kondisi itu bisa dipakai untuk memperkuat industri berbasis baterai melalui pilihan teknologi yang lebih beragam.
“Akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini ada momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis variannya tadi,” ujar Sarmuji pada Oktober 2026 lalu.
Ia menyampaikan target pengusulan kebijakan diupayakan tercapai pada tahun ini. Jika belum memungkinkan, pembahasannya dapat berlanjut pada awal tahun depan.
