Pemerintah Kabupaten Batang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang melampaui target nasional 50 persen dalam pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Berdasarkan Dashboard Perlinsos Kemensos, cakupan pendataan Batang mencapai 52,14 persen.
Capaian tersebut mencakup 153.988 Kelompok Penerima Manfaat dari total 293.945 KK. Pemkab Batang kemudian menerima penghargaan Gubernur Jawa Tengah sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Tercepat dalam Mencapai Target Digitalisasi Perlinsos.
Penghargaan itu diberikan dalam ajang Anugerah Sinergi Lintas Sektor dalam Akselerasi Digitalisasi Perlinsos. Momentum Hari Pahlawan tahun ini turut menjadi catatan bagi percepatan pendataan bantuan sosial di daerah tersebut.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyatakan pemutakhiran data diperlukan untuk menjaga ketepatan penyaluran bantuan. “Proses pembaruan data ini krusial untuk memastikan penyaluran bansos tahun anggaran 2027 berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujar Faiz dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Strategi Percepatan Pendataan
Pemkab Batang menyiapkan strategi percepatan perlinsos digital setelah Surat Pemprov Jateng Nomor 400.12/179/206 terbit pada 16 September 2026. Langkah awalnya berupa konsolidasi masal registrasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD serta aktivasi agen perlinsos bagi Pilar Sosial pada 18 September.
Pilar Sosial yang dilibatkan meliputi pendamping PKH, TKSK, dan relawan. Aktivasi kemudian diperluas kepada jajaran Polres Batang pada 30 September serta prajurit TNI Kodim 0736/Batang pada 5 Oktober 2026.
Penguatan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada 8 Oktober. Pemkab juga menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 004 Tahun 2026 dan membentuk Tim Pelaksana melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/381 tahun 2026.
Posko perlinsos dibentuk secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Pendataan tahap pertama menyasar warga desil 1 sampai 4, termasuk penerima eksisting serta warga yang berpotensi layak menerima bantuan.
Tahap berikutnya ditujukan bagi masyarakat desil 5 sampai 10 yang merasa layak menerima bantuan. Pola bertahap ini digunakan untuk memperluas jangkauan pendataan sekaligus menjaga fokus pada kelompok rentan.
Kerja Lapangan dan Pemantauan Harian
Faiz menyebut strategi komando dan kompetisi positif di lingkungan Polresta Batang ikut mempercepat proses pendaftaran warga. “Kapolresta Batang menginstruksikan seluruh anggota terlibat aktif dengan monitoring harian. Hal ini memacu motivasi anggota untuk saling bersaing secara positif mendaftarkan warga,” kata Faiz.
Petugas memakai data By Name By Address atau BNBA DTSEN pada kelompok desil 1 sampai 4 agar penjangkauan lebih terarah. Penggunaan data tersebut juga dinilai dapat menekan risiko aduan atau sanggahan dari masyarakat.
Kendala perlambatan server nasional pada siang hari diatasi dengan mengerahkan agen perlinsos pada malam hari. Waktu tersebut dipilih karena koneksi lebih lancar dan warga lebih mudah ditemui di rumah tanpa mengganggu jam kerja.
Pendamping PKH juga melakukan penyisiran dari rumah ke rumah untuk menjangkau kelompok rentan. Ketua kelompok KPM PKH dan media sosial turut dimanfaatkan untuk mengajak warga aktif menjadi agen bagi tetangganya.
Progres pendataan dipantau setiap hari hingga tingkat kecamatan, desa, dan agen. Pemantauan itu digunakan untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan khusus dalam digitalisasi perlindungan sosial.
“Harapan kita, bantuan-bantuan sosial benar-benar sampai dan dimanfaatkan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan dan riil di lapangan,” pungkas Faiz. Pemkab Batang menempatkan sistem perlinsos digital sebagai upaya memperkuat keadilan sosial bagi warga.
