Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai somasi terbuka yang dilayangkan Partai Golkar kepadanya dan Sri Radjasa Chandra keliru. Somasi Golkar itu berkaitan dengan narasi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Said Didu menyebut keberatan tersebut salah alamat sekaligus salah substansi. Ia menegaskan tidak pernah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pembahasan yang dipersoalkan.
Pernyataan itu disampaikan Said Didu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, tayangan podcast yang menjadi objek keberatan merupakan produk jurnalistik sebuah media.
Karena itu, Said Didu berpandangan pihak yang keberatan seharusnya menempuh mekanisme yang berlaku untuk produk pers. Ia menyebut Dewan Pers perlu menjadi jalur awal apabila terdapat persoalan terhadap isi tayangan tersebut.
“Salah alamat, karena itu kan produk pers, yang disomasi itu medianya dong bukan sumbernya dong,” kata Said Didu. Pandangan itu disampaikan terkait konten podcast yang memuat pernyataannya.
Keberatan atas Penyebutan Nama
Said Didu juga menyatakan tidak pernah menyebut Bahlil maupun mengaku mengetahui pertemuan yang dipersoalkan. Ia mengatakan substansi pernyataannya tidak memuat penegasan bahwa Bahlil terlibat dalam dugaan pertemuan tersebut.
“Karena di dalam substansi itu kan saya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil, saya malah lebih parah lagi saya tidak pernah mengakui ada pertemuan itu,” kata Said Didu. Ia kembali menekankan bahwa tidak ada penyebutan langsung terhadap nama Bahlil.
Said Didu menjelaskan pernyataannya hanya bersifat pengandaian mengenai pihak yang dekat dengan Listyo. “Saya hanya menyatakan kalau itu terjadi, bahwa yang dekat dengan Listyo, kalau ketua umum, ya tidak ada yang bisa membantah siapa yang dekat,” lanjutnya.
Alasan Partai Golkar
Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM, atau Bakumham, menjelaskan alasan somasi tersebut. Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan Said Didu dan Sri Rajasa Chandra menyampaikan pernyataan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan Presiden.
Golkar menyoroti sejumlah narasi dalam konten YouTube Modeling Forum Keadilan TV berjudul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril”. Derek menyampaikan penjelasan itu di kantor DPP Golkar, Selasa (10/11/2026).
Menurut Derek, terdapat narasi yang pada pokoknya menyatakan ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden. Ia juga menyebut ada narasi mengenai pertemuan ketua umum partai dengan para jenderal yang dikaitkan dengan kasus tersebut sebelum mereka ditangkap.
Selain itu, Golkar mempermasalahkan narasi yang menyebut Bahlil melakukan kriminalisasi untuk memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pihak Golkar menilai pernyataan tersebut berpotensi menggiring opini yang menyudutkan dan menyerang kehormatan kliennya.
“Terdapat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra yang seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, menyerang kehormatan klien kami baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Derek. Ia menambahkan, pernyataan yang dipersoalkan itu dinilai tidak benar dan tidak didukung fakta.
