Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai fatwa haram terhadap aset kripto dapat berubah apabila unsur ketidakpastian dalam transaksinya bisa diatasi. Penilaian halal atau haram, menurutnya, ditentukan oleh kondisi objektif dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan kripto.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin di kantor Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis (15/10/2026). Ia menekankan bahwa pengendalian dari pemerintah dapat menjadi faktor penting untuk mengurangi unsur gharar dalam transaksi aset digital tersebut.
Fatwa Dapat Berubah Sesuai Kondisi
Nasaruddin menyatakan status suatu instrumen tidak selalu bersifat tetap apabila kondisi yang mendasarinya berubah. Ia mengatakan kejelasan mekanisme dan hilangnya masalah dalam transaksi dapat memengaruhi penilaian terhadap aset kripto.
“Boleh jadi hari ini mungkin haram, tetapi besok kalau ada clear semuanya, tidak ada lagi masalahnya, itu bisa menjadi halal. Dan bisa juga sebaliknya, hari ini halal, tapi ternyata ada temuan besok yang mendatangkan gharar,” ungkap Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa persoalan halal dan haram perlu dilihat secara objektif. Nasaruddin juga menyoroti pentingnya hubungan pengawasan antara pemerintah dan ulama dalam mengatur aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat.
“Jadi urusan halal-haram itu ditentukan oleh objektivitasnya. Insyaallah kalau kita saling mengontrol, pemerintah mengontrol ulama, ulama mengontrol pemerintah, enak itu,” lanjutnya.
Koordinasi Pemerintah dan MUI
Menurut Nasaruddin, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia selama ini telah bekerja sama dalam pengaturan berbagai aspek industri keuangan. Ia menyebut koordinasi tersebut berjalan baik tanpa kendala yang disampaikan dalam keterangannya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan fatwa mengenai instrumen investasi tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Aktivitas investasi kripto, menurutnya, harus dijalankan tanpa unsur gharar maupun dharar atau bahaya.
“Ya nanti ditanya Majelis Ulama, tapi yang jelas bahwa asas yang kita anut itu adalah sepanjang tidak ada masyaqqah, masyarakat tidak ada dharuri, tidak ada masalah gharar,” jelasnya.
Merujuk Ijtima Ulama 2021
Nasaruddin menjelaskan fatwa mengenai kripto sebelumnya diputuskan melalui Ijtima Ulama VII pada 2021. Dalam forum itu, mata uang kripto dinyatakan haram karena dinilai mengandung gharar dan dharar.
Ia juga mengingatkan bahwa aset kripto merupakan instrumen dengan risiko tinggi bagi masyarakat. Karena itu, perdagangan aset tersebut memerlukan kehati-hatian serta pengawasan yang ketat.
Dalam penjelasannya, Nasaruddin menyebut aset kripto sebagai komoditas hanya dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan sil’ah. Persyaratan itu merujuk pada barang yang dapat diperdagangkan dengan dasar dan manfaat yang jelas.
“Sementara itu, sebagai komoditas, sebuah komoditas, komoditas tersebut hanya dapat diperdagangkan jika memenuhi persyaratan sil’ah. Sil’ah berarti barang yang dapat diperdagangkan dengan dasar dan manfaat yang jelas,” ungkap Nasaruddin.
