Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan rokok elektronik atau vape. Ia meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan aturan yang melarang penggunaan vape secara lebih luas.
Menurut Gus Falah, fatwa tersebut menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan rokok elektronik. Ia juga mengajak masyarakat, terutama umat Islam, untuk tidak lagi menggunakan vape.
“Ini merupakan keputusan penting untuk melindungi masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga negara, khususnya umat Islam, agar tidak lagi menggunakan vape,” kata Gus Falah kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Desakan itu muncul setelah Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri. Surat edaran yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 itu melarang Pegawai Negeri pada Polri menggunakan vape di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Gus Falah menilai kebijakan internal Polri menunjukkan bahaya vape telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Karena itu, ia memandang pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah regulatif yang lebih jauh.
Ia menekankan larangan yang diterapkan pada personel institusi penegak hukum dapat menjadi pertimbangan bagi kebijakan yang menjangkau masyarakat luas. Dalam pandangannya, negara perlu menempatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga sebagai prioritas.
“Kalau institusi penegak hukum saja sudah melarang personelnya menggunakan vape, maka pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah lebih jauh. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan terpapar risiko produk yang membahayakan kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa itu menyatakan seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaan rokok elektronik, sebagai haram.
Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Fatwa itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11).
MUI sebelumnya menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat, 6 November 2026. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyebut penggunaan rokok elektronik membawa dampak buruk bagi masyarakat dari sisi kesehatan maupun sosial.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam.
Gus Falah juga menyinggung temuan cairan vape yang mengandung etomidate. Zat tersebut telah dikategorikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyatakan persoalan penggunaan vape tidak boleh dibiarkan berkembang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, larangan vape perlu didorong sambil menunggu pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Politikus PDIP itu mengatakan substansi pelarangan vape sebelumnya telah menjadi kampanye yang dimotori Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menjabat Kepala BNN. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa mengeluarkan instruksi terkait vape sambil menunggu revisi UU Narkotika.
