Aliansi BEM Surabaya memberi tenggat 7 x 24 jam kepada DPRD Jawa Timur untuk menunjukkan tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa. Batas waktu itu berlaku sejak penandatanganan Maklumat dan Pernyataan Komitmen DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap aspirasi aliansi.
Jika tak ada langkah sesuai komitmen, aliansi menuntut pertanggungjawaban terbuka dari pihak yang menandatangani maklumat. Konsekuensi politik yang tercantum dalam dokumen juga akan menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa.
Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Jatim pada Selasa (10/11/2026). Mahasiswa menegaskan penerimaan aspirasi saja tidak cukup tanpa mekanisme pengawalan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Catur Wahyu Hidayat, menyebut maklumat itu bukan sekadar urusan administrasi. Dokumen tersebut diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik DPRD Jatim atas aspirasi yang telah diterima.
“Maklumat ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban politik atas aspirasi yang telah disampaikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap tuntutan memiliki kejelasan arah, mekanisme pengawalan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai aspirasi rakyat hanya menjadi catatan di atas kertas,” ungkapnya.
Aliansi meminta DPRD Jatim menyampaikan respons tertulis terhadap seluruh tuntutan yang dibawa dalam aksi. Respons itu diharapkan memuat penjelasan awal mengenai langkah pengawalan yang akan dilakukan lembaga legislatif provinsi.
Mahasiswa juga mendesak penyusunan agenda pembahasan atau audiensi resmi. Forum tersebut dimaksudkan untuk membuka jalur tindak lanjut yang lebih terukur atas isu-isu yang sudah disampaikan.
Agenda Yang Diminta Dikawal
Tuntutan mahasiswa mencakup isu kebijakan nasional hingga persoalan publik yang berdampak di daerah. DPRD Jatim diminta meneruskan aspirasi kepada Pemerintah Pusat atau instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- Transparansi dan evaluasi anggaran negara.
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
- Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
- Stabilitas harga kebutuhan pokok.
- Transparansi kebijakan publik.
Selain lima poin tersebut, aliansi menyoroti persoalan Koarmada dan reklamasi kawasan Kenjeran. Perlindungan hak-hak pekerja perempuan juga masuk dalam daftar isu yang disampaikan kepada DPRD Jatim.
Rangkaian tuntutan itu memperlihatkan perhatian mahasiswa pada pengelolaan anggaran, program pemerintah, lingkungan, harga pangan, serta keterbukaan kebijakan. Pengawalan DPRD Jatim dinilai perlu diterjemahkan dalam tindakan yang bisa dilihat publik, bukan hanya pernyataan penerimaan aspirasi.
Aliansi BEM Surabaya menyatakan akan terus memantau pelaksanaan komitmen yang dimuat dalam maklumat. Fokus pengawalan diarahkan pada tindak lanjut yang dijanjikan setelah dokumen tersebut ditandatangani.
DPRD Jatim kini diminta membuktikan komitmen itu dalam batas waktu yang telah disepakati. Langkah tertulis, agenda audiensi, dan penerusan aspirasi menjadi bagian yang diharapkan mahasiswa dari proses pengawalan tersebut.
