Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja dan buruh. Program di bawah Kementerian Ketenagakerjaan ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.
BSU ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan skema tersebut, setiap penerima berhak memperoleh bantuan total Rp900 ribu.
Ketentuan bantuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada Oktober-Desember 2026 sesuai ketentuan pemerintah.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran untuk menjadi penerima BSU. Penetapan calon penerima dilakukan berdasarkan database kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada kategori Peserta Penerima Upah atau PU.
Syarat Penerima BSU
Penerima bantuan harus merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selain itu, pekerja wajib tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori PU sampai Agustus 2026.
Batas upah menjadi salah satu ketentuan utama dalam program ini. Pekerja harus menerima upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota.
Pekerja dengan penghasilan di atas UMP atau UMK tidak berhak menerima bantuan tersebut. Program ini juga memprioritaskan pekerja atau buruh yang bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU.
ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk dalam kelompok penerima. Ketentuan ini dimaksudkan agar bantuan tersalurkan kepada pekerja yang sesuai dengan sasaran program.
Secara ringkas, terdapat lima kelompok persyaratan yang perlu diperhatikan pekerja sebelum menunggu proses penyaluran. Persyaratan tersebut mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batas upah, status bantuan sosial, serta jenis pekerjaan.
- Memiliki NIK sebagai bukti status warga negara Indonesia.
- Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori PU sampai Agustus 2026.
- Menerima upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas UMP dan UMK.
- Bukan penerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Bukan ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Cara Memeriksa Status Penerima
Pekerja dapat memeriksa status penerima melalui laman resmi BSU Kemnaker. Pengecekan dilakukan menggunakan NIK 16 digit yang tercantum pada KTP atau kartu keluarga.
Langkah pertama adalah membuka browser melalui ponsel atau komputer, lalu mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id. Setelah itu, pilih menu “Cek NIK Penerima” untuk melanjutkan pemeriksaan.
Pada bagian Pengecekan Resmi, tersedia tautan Cek NIK bagi pekerja yang ingin mengetahui statusnya. Masukkan 16 digit NIK dan ikuti petunjuk yang tampil pada laman tersebut.
Skema Penyaluran Dana
Dana BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Lembaga penyalur tersebut meliputi BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.
Pekerja yang berpotensi menerima bantuan perlu memastikan rekeningnya tetap aktif. Keaktifan rekening diperlukan agar proses penyaluran dapat berjalan lancar ketika mekanisme pencairan diberlakukan.
Berdasarkan penelusuran detikFinance, proses penyaluran masih berada dalam tahap koordinasi. Karena itu, akses fitur pengecekan belum menjadi kepastian bahwa nama pekerja telah tercatat sebagai penerima bantuan.
Kemnaker akan menyampaikan informasi lebih lanjut ketika layanan penyaluran dapat digunakan. Pekerja dapat memantau situs dan akun media sosial resmi BSU serta Kemnaker untuk memperoleh pembaruan mengenai penyaluran bantuan.
