Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan itu dijatuhkan Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dalam sidang di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian 2002 tersebut terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara yang sama, Ahrie menjadi salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Majelis menyatakan ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan sanksi yang dijatuhkan mencakup tindakan administratif dan etik. Selain PTDH, Ahrie menerima pernyataan bahwa perbuatannya tercela.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri. Putusan itu masih dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme banding.
Dugaan Penggunaan Akses Teknologi
Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain. Dugaan pelanggaran etik Ahrie berkaitan dengan tugasnya saat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional Bareskrim Polri.
Ia diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur. Dalam sidang etik, ia disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Ketentuan itu dikaitkan dengan sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal yang disebut meliputi kewajiban dalam etika kelembagaan dan kepribadian, serta larangan terkait etika kelembagaan.
Ahrie menyatakan banding atas putusan KKEP tersebut. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ujar Johnny.
Karier di Bidang Reserse
Sebelum perkara ini mencuat, Ahrie dikenal memiliki perjalanan karier yang menonjol di lingkungan Polri. Ia disebut sebagai satu-satunya lulusan Akpol 2002 yang telah menyandang pangkat Inspektur Jenderal.
Pria kelahiran Bandung pada 1981 itu banyak menjalani penugasan di bidang reserse, termasuk di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Saat menjadi Kepala Unit Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada 2018, ia terlibat pengungkapan peredaran narkotika seberat 100 kilogram dalam dua bulan.
Ia juga terlibat dalam pembongkaran sindikat narkotika asal Taiwan di Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan. Dalam pengungkapan itu, aparat menyita narkotika dengan berat mencapai 1,6 ton.
Penugasan Ahrie turut mencakup Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua dan tim penjemputan buronan korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia. Ia kemudian pernah menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelum ditunjuk sebagai salah satu dari empat ajudan Presiden Prabowo pada 2024.
Pada Oktober 2025, Ahrie menjabat Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Ia lalu dipercaya menjadi Kepala Divisi Hukum Polri pada 2 Oktober 2026, tetapi jabatan itu hanya diemban sekitar satu bulan sebelum terseret perkara dugaan penyadapan.
