Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 sebesar Rp 900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja, tetapi daftar penerima masih dalam tahap finalisasi.
Besaran bantuan ditetapkan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan dan akan diberikan sekaligus kepada penerima yang telah ditetapkan. Sasaran utama BSU adalah pekerja berpenghasilan rendah dengan batas upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum di wilayah tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan BSU diprioritaskan untuk pekerja dengan penghasilan rendah. Ia menyebut pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
“BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” ujar Airlangga. Pemerintah membedakan sasaran BSU dengan kelompok pekerja kelas menengah yang diarahkan ke skema insentif PPh Pasal 21 DTP.
Perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP ditargetkan menyasar sekitar 7,54 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta. Sementara itu, target BSU berada pada kisaran 13,3 juta pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan data awal calon penerima BSU mencapai sekitar 13 juta orang. Namun, angka tersebut belum menjadi daftar akhir karena masih diproses di Kementerian Keuangan.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi,” ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, Kemnaker akan kembali memvalidasi dan memverifikasi data sebelum menetapkan penerima. Pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran serta pembersihan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan penerima mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Data upah yang digunakan berasal dari laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan anggota aparatur sipil negara, anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Bagi pekerja di daerah dengan UMK yang lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas upah penerima mengikuti UMK setempat. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan UMP sebagai acuan batas upah. Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama.
Kemnaker mengimbau perusahaan memastikan data pekerja yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai kondisi sebenarnya. Ketepatan data kepesertaan dan upah menjadi salah satu dasar penetapan penerima bantuan.
Pekerja dapat memantau informasi BSU melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id setelah layanan pengecekan tersedia. Kanal tersebut dapat digunakan untuk melihat pembaruan mengenai status bantuan dan mekanisme pengecekan penerima.
Pemerintah belum memastikan jadwal penyaluran BSU 2026 karena proses finalisasi data masih berlangsung. Pekerja yang telah memenuhi persyaratan belum otomatis menjadi penerima sebelum hasil validasi dan verifikasi ditetapkan pemerintah.
