Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja berpenghasilan rendah dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Namun, daftar penerima belum ditetapkan karena data calon penerima masih diproses oleh instansi terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan BSU tidak ditujukan bagi kelompok kelas menengah. Penyaluran bantuan akan bergantung pada hasil pengolahan, validasi, dan verifikasi data.
Batas Penghasilan Jadi Acuan
Airlangga menyebut program ini menyasar pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 3,5 juta setiap bulan. “BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah),” ujar Airlangga di Jakarta.
Dalam penjelasan berikutnya, Airlangga kembali menyampaikan batas penghasilan di bawah Rp 3 juta sebagai acuan. Ia mengatakan, “Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU.”
Pernyataan itu muncul saat pembahasan peluang pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Provinsi atau UMP yang lebih tinggi, seperti Jakarta. Menurut Airlangga, lokasi tempat bekerja maupun besaran UMP daerah bukan satu-satunya penentu penerima bantuan.
Artinya, pekerja perlu menunggu penetapan data final untuk mengetahui apakah namanya masuk sebagai penerima. Pemerintah masih memakai proses pemeriksaan data untuk memastikan bantuan mengarah kepada kelompok yang memenuhi ketentuan.
Data Masih Dalam Tahap Finalisasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan proses finalisasi data BSU saat ini berada di Kementerian Keuangan. Setelah tahap tersebut berjalan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan akan memeriksa kembali data calon penerima.
Yassierli mengatakan pemeriksaan ulang diperlukan sebelum daftar penerima ditetapkan. “Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti,” tutur Yassierli.
Validasi dan verifikasi berlapis menjadi bagian penting dalam penyaluran bantuan ini. Hasil pemeriksaan itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan data final penerima BSU.
Berbeda Dengan Insentif PPh 21
BSU memiliki sasaran penghasilan yang berbeda dengan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah. Insentif PPh 21 ditujukan bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan dan disebut mencakup sekitar 13 juta pekerja sektor formal.
Airlangga menjelaskan batas penghasilan pada insentif pajak tersebut lebih tinggi daripada BSU. “Yang PPH DTP, PPH ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” kata Airlangga.
Karena itu, BSU dan PPh 21 ditanggung pemerintah merupakan dua bentuk dukungan dengan kelompok sasaran yang berbeda. Kepastian penerima BSU baru akan diketahui setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan menyelesaikan finalisasi serta pemeriksaan data.
