Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden Kedua RI Soeharto. Kritik itu muncul ketika gugatan koalisi sipil mengenai gelar tersebut masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Koordinator ICW Almas Sjafrina menilai dugaan korupsi yang melekat pada rekam jejak Soeharto tidak bisa dipisahkan dari penilaian atas statusnya sebagai pahlawan. Menurutnya, catatan tersebut perlu menjadi pertimbangan penting dalam melihat keberlanjutan gelar Pahlawan Nasional.
Dugaan Korupsi Jadi Poin Utama
Almas menyatakan isu korupsi yang dikaitkan dengan Soeharto memiliki dasar yang perlu diperhatikan publik. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi serta ketentuan dalam TAP MPR XI Tahun 1998.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (10/11/2026), Almas menegaskan, “Jadi korupsi Soeharto itu bukan hoaks. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Pernyataan itu disampaikan ICW untuk menolak anggapan bahwa dugaan tersebut sekadar isu tanpa pijakan.
Ia juga menyebut TAP MPR XI Tahun 1998 memuat dorongan untuk mengungkap kejahatan korupsi. Menurut Almas, ketentuan itu turut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto.
Belum Ada Vonis Bersalah
ICW mengakui Soeharto tidak pernah dijatuhi vonis bersalah dalam perkara korupsi. Namun, Almas menekankan tidak ada pula putusan yang menyatakan mantan presiden itu tidak bersalah dalam perkara tersebut.
“Soeharto memang tidak pernah divonis bersalah. Tapi jangan lupa, Soeharto juga tidak pernah divonis tidak bersalah karena kasus korupsi itu sendiri,” kata Almas.
Penyelidikan sejumlah perkara yang dikaitkan dengan Soeharto disebut berhenti setelah ia meninggal dunia. Kondisi itu, menurut posisi ICW, tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan publik mengenai dugaan korupsi yang pernah mencuat.
Penilaian Rekam Jejak Menyeluruh
ICW memandang penetapan Gelar Pahlawan Soeharto harus dilihat dari keseluruhan rekam jejaknya, bukan hanya satu sisi perjalanan politiknya. Almas menyebut penilaian tersebut juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Ia menilai berbagai catatan pada masa kepemimpinan Soeharto patut dikaji dalam pembahasan mengenai status pahlawan nasional. Dalam pandangan ICW, gelar itu tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan atas persoalan yang dinilai melekat pada tokoh penerimanya.
Almas turut menyinggung penilaian lembaga internasional terhadap Soeharto. “Bahkan lembaga internasional juga mengategorikan Soeharto sebagai tokoh atau presiden terkorup sepanjang masa,” tegasnya.
Gugatan koalisi sipil di PTUN Jakarta menjadi bagian dari keberatan terhadap keputusan mempertahankan gelar tersebut. ICW menempatkan dugaan korupsi sebagai salah satu alasan utama untuk terus mempertanyakan status Pahlawan Nasional bagi Soeharto.
