Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengakui terdapat kelemahan dalam proses investasi Kumpulan Wang Persaraan atau KWAP setelah lembaga itu rugi sekitar RM200 juta di eFishery. Kerugian tersebut dalam pemberitaan setara Rp897 miliar dan dikaitkan dengan dugaan penipuan serta manipulasi laporan keuangan di perusahaan akuakultur asal Indonesia itu.
Anwar menegaskan keuntungan besar KWAP secara keseluruhan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kerugian pada satu investasi. Menurutnya, dana publik harus dikelola dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.
“Saya mengakui memang ada kelemahan, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan keberhasilan KWAP secara keseluruhan yang mencatat keuntungan besar. Itu yang nyata. Namun, kelemahan tersebut juga harus kita akui,” ujar Anwar.
Pernyataan itu disampaikan Anwar saat menjawab pertanyaan dalam sesi Pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat Malaysia. Anggota parlemen Datuk Seri Dr Ronald Kiandee sebelumnya menyoroti kerugian investasi KWAP dan langkah untuk mencari pihak yang bertanggung jawab.
Reputasi Investor Tidak Cukup
Salah satu titik yang disoroti Anwar adalah kepercayaan pada nama besar investor internasional dalam mengambil keputusan. Pada investasi eFishery, KWAP disebut mempertimbangkan keterlibatan SoftBank serta sejumlah perusahaan besar dari Eropa dan Jepang.
“Dalam kasus ini, kita bergantung pada SoftBank dan beranggapan mereka tidak mungkin melakukan investasi secara ceroboh, tetapi kenyataannya demikian,” kata Anwar dalam sesi Dewan Rakyat seperti dikutip Berita Harian. Ia menilai reputasi institusi global tidak dapat menggantikan pemeriksaan independen terhadap kondisi perusahaan yang menerima investasi.
Menurut Anwar, proses investasi KWAP sudah melewati penilaian komite investasi sebelum dibawa ke dewan untuk memperoleh persetujuan. Namun, rangkaian tahapan tersebut ternyata belum cukup untuk mencegah keputusan yang berujung pada kerugian.
Pemerintah Malaysia, kata Anwar, menerima peringatan untuk memperketat mekanisme dalam menjaga amanah uang rakyat. Evaluasi, pengawasan, dan penentuan kelayakan investasi akan menjadi bagian dari penguatan tata kelola lembaga publik.
“Saya menerima peringatan bahwa dalam menjaga amanah uang rakyat, harus ada beberapa proses yang lebih ketat lagi,” kata Anwar. Ia menyebut prosedur yang ada telah ketat, tetapi tetap perlu diperbaiki setelah kasus eFishery terungkap.
Kasus eFishery Menjadi Sorotan
eFishery sebelumnya dikenal sebagai perusahaan teknologi akuakultur yang mengembangkan sistem pemberian pakan ikan dan udang secara otomatis. Perusahaan ini menarik minat investor internasional karena menawarkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor perikanan.
Keputusan investasi pada eFishery dibuat berdasarkan informasi yang tersedia saat itu, termasuk laporan keuangan yang disebut telah diverifikasi auditor internasional bersertifikat. Kasus ini kemudian memperlihatkan bahwa dokumen keuangan dan nama auditor belum tentu cukup menjamin keamanan investasi.
Perkembangan perkara tersebut juga membawa pendiri eFishery, Gibran Huzaifah, ke ranah hukum. Tahun lalu, pengadilan di Bandung menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepada Gibran setelah menyatakannya bersalah melakukan penggelapan kepercayaan dan pencucian uang.
Kerugian KWAP kini mendorong pemerintah Malaysia mengevaluasi pendekatan investasi lintas negara. Setiap penempatan dana publik ditekankan harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghitung risiko secara menyeluruh.
