Pekerja kelas menengah belum tentu menerima BSU 2026 senilai total Rp900.000. Penetapan penerima akan bergantung pada hasil finalisasi, validasi, dan verifikasi data pemerintah.
Program ini menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026. Status kelas ekonomi bukan satu-satunya dasar penentuan penerima bantuan.
Nilai Bantuan Dibayar Sekaligus
Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana dengan total Rp900.000 tersebut dibayarkan sekaligus.
Ketentuan penyaluran BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi itu memuat syarat yang harus dipenuhi calon penerima.
Syarat utama mencakup status sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pekerja juga harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Batas Upah Menjadi Acuan
Calon penerima pada umumnya harus memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Batas ini dapat berbeda bagi pekerja yang berada di wilayah dengan UMK di atas Rp3,5 juta.
Untuk wilayah tersebut, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh. Jika daerah tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah calon penerima tidak dihitung dari nominal yang disampaikan pekerja saat mendaftar. Pemerintah memakai laporan upah terakhir dari pemberi kerja yang tercatat di data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen penghasilan yang diperhitungkan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, ketepatan data penghasilan dari perusahaan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.
Data Masih Difinalisasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sebaran penerima bantuan untuk kuartal IV-2026 masih dalam tahap verifikasi. Finalisasi data saat ini berlangsung di Kementerian Keuangan.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Setelah proses tersebut selesai, Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali memeriksa daftar calon penerima. Pemerintah juga akan memutakhirkan serta membersihkan data dari BPJS Ketenagakerjaan agar bantuan tepat sasaran.
ASN, anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak termasuk kelompok penerima bantuan. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU.
Daftar penerima BSU 2026 baru dapat dipastikan setelah seluruh pemeriksaan data rampung. Hasil akhirnya akan mengacu pada data yang telah diverifikasi dan syarat dalam regulasi.
