PT BYD Motor Indonesia meminta dukungan pemerintah dan instansi terkait untuk menangani demonstrasi organisasi masyarakat yang berulang di fasilitas produksinya di Subang, Jawa Barat. Permintaan itu muncul saat pabrik tersebut telah mempekerjakan 6.000 orang dan menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 20.000 orang.
Perusahaan menyatakan aksi yang terjadi sejauh ini belum menimbulkan gangguan berarti terhadap kegiatan produksi. Meski begitu, stabilitas operasional tetap menjadi perhatian karena situasi di sekitar fasilitas manufaktur dapat memengaruhi kepastian kegiatan usaha.
Komposisi Tenaga Kerja di Pabrik Subang
Dari 6.000 pekerja yang saat ini bekerja di fasilitas tersebut, 90% merupakan warga negara Indonesia. Sebanyak 80% pekerja berasal dari Jawa Barat, sedangkan 30% berasal dari Subang.
Data itu disampaikan perusahaan di tengah tuntutan pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. BYD menilai komposisi tenaga kerja tersebut perlu dilihat bersama kebutuhan keahlian yang dibutuhkan di lini produksi kendaraan.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menjelaskan, sebagian posisi produksi membutuhkan pengalaman di industri otomotif. Syarat pengalaman kerja minimal berkisar satu hingga dua tahun, sementara posisi tertentu dapat meminta pengalaman hingga empat tahun.
Menurut Luther, Subang sebelumnya belum memiliki fasilitas manufaktur kendaraan roda empat. Kondisi itu membuat perusahaan perlu mencari sebagian tenaga kerja dari wilayah lain di Jawa Barat yang telah memiliki kegiatan manufaktur otomotif.
“Sehingga kami terpaksa harus mendapatkan beberapa talent yang mungkin berasal dari area Jawa Barat yang sudah atau saat ini masih ada fasilitas manufacturing,” tuturnya. Langkah tersebut disebut dilakukan agar kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan operasional pabrik tetap terpenuhi.
Permintaan Kejelasan Informasi
Luther menyampaikan permintaan bantuan kepada pihak berwenang saat berada di fasilitas manufaktur BYD di Subang pada Selasa, 10 November 2026. Perusahaan berharap ada penjelasan yang terbuka mengenai isu dan tuntutan yang berkembang di sekitar pabrik.
“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” ujar Luther.
Perusahaan menyayangkan aksi yang kembali terjadi karena informasi serta tuntutan yang disampaikan masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. BYD memandang kejelasan informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman terkait aktivitas manufaktur di kawasan tersebut.
Demo Pernah Terjadi Sebelumnya
Demonstrasi di pabrik BYD Subang tercatat berlangsung pada akhir Oktober 2026. Ormas yang beraksi saat itu menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga setempat.
Aksi serupa juga pernah terjadi pada 2025 dan sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Perusahaan kini meminta peran instansi terkait agar situasi di sekitar fasilitas dapat dijelaskan secara terang kepada masyarakat.
BYD juga menempatkan kestabilan produksi dan kenyamanan berinvestasi sebagai pertimbangan dalam pengembangan fasilitas di Indonesia. Selain potensi pasar otomotif, perusahaan turut memperhitungkan kesiapan rantai pasok serta infrastruktur transportasi, listrik, dan air.
Menurut Luther, kegiatan BYD sebagai perusahaan global turut diperhatikan pemangku kepentingan internasional. Karena itu, perusahaan berupaya menghindari pemahaman keliru mengenai kondisi di sekitar fasilitas manufakturnya di Subang.
