Penanganan laporan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyeret nama Betrand Peto Putra Onsu alias Onyo telah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Polda Metro Jaya mengonfirmasi perubahan status perkara itu berlaku sejak akhir Oktober 2026.
Tahap penyidikan menjadi fase untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti agar dugaan tindak pidana dapat dibuat terang. Hasil pendalaman itu nantinya menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Kuasa hukum Betrand Peto, Timoty Ezra, menyatakan pihaknya menyambut baik proses tersebut. Ia memandang penyidikan sebagai mekanisme hukum yang wajar untuk menguji fakta secara objektif.
“Responsnya sangat baik. Pertama, kita sampaikan dulu, penyidikan ini kan mencari, mengumpulkan alat bukti, serta membuat terang tindak pidana. Itu yang ada dalam KUHAP,” ujar Timoty.
Timoty mengatakan kliennya akan tetap kooperatif selama tahapan penyidikan berjalan. Ia juga menegaskan tidak ada perlakuan istimewa maupun proses yang dipercepat dalam perkara ini.
“Jadi menurut saya ini wajar-wajar saja, gak ada yang dipercepat, tidak ada istimewa. Tenang-tenang saja,” lanjut Timoty. Menurut dia, penghentian perkara harus menjadi konsekuensi bila penyidik tidak menemukan bukti yang cukup atau peristiwa pidana tidak menjadi terang.
Praktisi hukum Deolipa Yumara menilai kenaikan status perkara menunjukkan penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Bukti yang disebut dalam proses pendalaman meliputi hasil visum, jejak komunikasi digital, pemeriksaan psikologis, serta pemeriksaan forensik.
Deolipa menyebut tujuan akhir penyidikan adalah mengurai peran pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang tersedia. Penetapan tersangka, menurutnya, baru dapat dilakukan apabila kebutuhan pembuktian dinilai telah terpenuhi.
“Ujungnya penyidikan adalah menyasar yang namanya status tersangka terhadap pelaku. Jadi, kalau sudah naik sidik, berarti sudah ada bukti-bukti yang cukup dan berpotensi ada tersangkanya. Kita tinggal tunggu prosesnya,” kata Deolipa.
Ia juga berpandangan bahwa perkara dugaan kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice atau RJ. Deolipa menilai peluang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 secara sepihak dalam perkara seperti ini sangat minim.
“Kalau kita berkaca pada kasus ini, ini kan kasusnya tindak pidana kekerasan seksual, TPKS kan? Perkara atau tindak pidana seperti ini tidak dimungkinkan adanya restorative justice.”
Penyidik Polda Metro Jaya kini menilai seluruh keterangan dan bukti yang telah dihimpun dalam perkara tersebut. Perkembangan status hukum akan bergantung pada hasil pendalaman alat bukti selama proses penyidikan berlangsung.
