Kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang menyeret nama Betrand Peto Putra Onsu alias Onyo memasuki tahap penyidikan. Polda Metro Jaya meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan setelah menghimpun keterangan dari sejumlah pihak terkait.
Peningkatan status tersebut berlaku sejak akhir Oktober 2026. Tahap penyidikan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat perkara pidana menjadi terang.
Praktisi hukum Deolipa Yumara menilai keputusan menaikkan perkara ke penyidikan menunjukkan penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Bukti yang disebut mencakup hasil visum, jejak komunikasi digital, pemeriksaan psikologis, serta pemeriksaan forensik.
Menurut Deolipa, penyidikan dapat mengarah pada penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku. Namun, penetapan tersebut tetap bergantung pada proses pembuktian yang dijalankan penyidik.
“Ujungnya penyidikan adalah menyasar yang namanya status tersangka terhadap pelaku. Jadi, kalau sudah naik sidik, berarti sudah ada bukti-bukti yang cukup dan berpotensi ada tersangkanya. Kita tinggal tunggu prosesnya,” kata Deolipa.
Ia juga menyoroti karakter perkara dugaan kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum. Deolipa menegaskan perkara TPKS tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau RJ.
Menurutnya, peluang penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 secara sepihak juga sangat minim dalam konteks perkara tersebut. Jika penyidik menetapkan tersangka dan berkas perkara memenuhi ketentuan, perkara itu akan berlanjut ke persidangan.
“Kalau kita berkaca pada kasus ini, ini kan kasusnya tindak pidana kekerasan seksual, TPKS kan? Perkara atau tindak pidana seperti ini tidak dimungkinkan adanya restorative justice,” tegas Deolipa.
Tanggapan Pihak Betrand Peto
Kuasa hukum Betrand Peto, Timoty Ezra, menyatakan pihaknya menyambut baik peningkatan status perkara ke tahap penyidikan. Ia memandang proses tersebut sebagai ruang untuk menguji fakta hukum secara objektif melalui pengumpulan alat bukti.
Timoty menjelaskan penyidikan memiliki tujuan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan membuat terang tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ia menyebut proses itu merupakan bagian wajar dari alur penegakan hukum.
“Responsnya sangat baik. Pertama, kita sampaikan dulu, penyidikan ini kan mencari, mengumpulkan alat bukti, serta membuat terang tindak pidana. Itu yang ada dalam KUHAP,” ujar Timoty.
Ia menambahkan, penghentian perkara harus menjadi konsekuensi apabila penyidik tidak menemukan bukti yang cukup atau peristiwa pidananya tidak menjadi terang. Dalam kondisi tersebut, proses penghentian akan disertai gelar perkara dan mekanisme lain yang berlaku.
“Kalau tidak ditemukan bukti atau tidak terang, maka harus ada konsekuensinya, diberhentikan. Sehabis itu kalau diberhentikan, ada gelar perkara dan sebagainya,” lanjut Timoty.
Pihak kuasa hukum memastikan Betrand Peto akan tetap kooperatif mengikuti tahapan penyidikan. Sementara itu, perkembangan perkara selanjutnya akan ditentukan oleh hasil pengumpulan dan penilaian alat bukti oleh penyidik Polda Metro Jaya.
