Standard Chartered Indonesia menilai hambatan utama pengembangan transisi energi Indonesia bukan berasal dari terbatasnya pendanaan. Tantangan terbesar justru berada pada kesiapan proyek untuk masuk ke tahap pelaksanaan.
CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro menyatakan minat lembaga keuangan global terhadap pembiayaan transisi energi di Indonesia masih kuat. Dana dari sektor publik maupun swasta disebut tersedia untuk mendukung proyek yang memenuhi kebutuhan pembiayaan.
“Kalau dilihat appetite dari capital untuk mendanai energi transisi Indonesia, itu overwhelming,” kata Donny dalam Naratama Podcast Kompas.com. Namun, besarnya minat tersebut belum otomatis membuat seluruh proyek yang telah direncanakan dapat segera berjalan.
Menurut Donny, proyek transisi energi perlu didorong hingga memiliki kesiapan eksekusi yang jelas. Tahapan pentingnya mencakup proses tender serta penandatanganan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA).
“Proyeknya yang bisa dieksekusi, yang sudah ditenderkan, dan kemudian sudah di-sign PPA-nya. Ini yang mungkin kami masih melihat sangat besar peluang untuk diakselerasi,” ujarnya.
Kesiapan tersebut menentukan apakah proyek dapat dinilai layak dibiayai atau memiliki bankability. Standard Chartered menegaskan lembaga keuangan internasional tidak menarik diri dari pembiayaan proyek transisi energi di Indonesia.
Status Indonesia sebagai negara dengan peringkat kredit investasi juga menjadi salah satu faktor pendukung pembiayaan. Meski demikian, pemberi dana tetap membutuhkan kepastian bahwa proyek memiliki struktur kontrak dan pelaksanaan yang memadai.
Salah satu aspek yang diperhatikan perbankan ialah kepastian kontrak pembelian listrik antara PLN dan pengembang pembangkit listrik independen atau independent power producer (IPP). Kontrak tersebut menjadi dasar penting bagi proyek untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang.
Proyek energi membutuhkan kepastian karena periode pembiayaannya dapat berlangsung hingga 25 tahun. Oleh karena itu, masa berlaku izin dan kontrak perlu selaras dengan kebutuhan pengembangan serta pengoperasian proyek.
Donny juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian dan sektor untuk mempercepat pelaksanaan pembangkit energi baru terbarukan. Koordinasi itu mencakup perizinan lahan, analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal, dukungan PLN, serta penyusunan regulasi dan PPA.
Kelancaran setiap tahapan tersebut dinilai penting agar proyek tidak berhenti pada rencana awal. Dukungan dari kementerian terkait dan pelaku sektor ketenagalistrikan dibutuhkan untuk membentuk proyek yang siap ditenderkan.
Terkait target percepatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan hingga 100 gigawatt (GW), Donny menilai target itu dapat dikerjakan. Syaratnya, proyek yang tersedia harus cukup dan kemampuan eksekusinya dapat ditingkatkan.
Komitmen pendanaan yang telah ada menjadi salah satu indikator tingginya minat lembaga keuangan global terhadap transisi energi Indonesia. Fokus berikutnya berada pada percepatan proyek agar siap memasuki proses tender, memperoleh PPA, dan memenuhi persyaratan pembiayaan.
