PLN menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034. Sebanyak 53 GW, atau sekitar 76 persen dari rencana tambahan itu, akan berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Target tersebut menjadi materi utama yang dibawa Indonesia dalam Conference of the Parties ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan untuk menekan emisi karbon.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan agenda ini bukan hanya komitmen jangka panjang. PLN, menurutnya, sudah menjalankan transformasi energi nasional melalui perencanaan pembangkit, pengembangan energi bersih, dan penguatan pembiayaan.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang,” ujar Suroso. “Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut.”
Rencana Kapasitas dan Kebutuhan Listrik
Penambahan pembangkit dalam RUPTL dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dalam sepuluh tahun mendatang. PLN juga menempatkan keandalan pasokan, pemerataan layanan, dan keterjangkauan listrik sebagai bagian dari agenda tersebut.
Komposisi 53 GW dari energi bersih dan penyimpanan energi menunjukkan porsi dominan teknologi rendah emisi dalam rencana kapasitas baru. Rencana ini sekaligus menjadi jalur bagi Indonesia menuju net zero emissions.
Program energi bersih juga mencakup dorongan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS hingga 100 gigawatt peak. Program itu dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pemanfaatan sumber energi bersih domestik.
Pemanfaatan energi dalam negeri diharapkan mengurangi ketergantungan ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan serta kedaulatan energi nasional.
Pendanaan Transisi Energi
Percepatan pengembangan pembangkit bersih membutuhkan pembiayaan besar dalam satu dekade ke depan. Dalam agenda COP31, PLN bersama Indonesia mengamankan pendanaan USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional.
Dukungan dana itu memperlihatkan keterlibatan mitra global dalam agenda energi yang sedang dijalankan Indonesia. Pemerintah juga memandang kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga keuangan perlu diperluas untuk investasi serta pertukaran pengetahuan.
Indonesia membawa pesan bahwa solusi iklim perlu diterapkan dalam skala besar dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Paviliun Indonesia di COP31 mengusung tema “Indonesia: House of Climate Solutions” untuk menegaskan arah tersebut.
Komitmen Iklim di COP31
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membuka Paviliun Indonesia pada Senin (9/11). Ia menyampaikan tiga prioritas Indonesia, yakni penguatan ketahanan iklim, kemajuan aksi kolaboratif, dan jalur strategis menuju net zero emissions.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk,” ujar Hashim. Ia juga menekankan bahwa perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara karena dampaknya melintasi batas wilayah.
Presiden COP31 Murat Kurum menilai komitmen iklim global harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terasa langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan iklim perlu terhubung dengan pembangunan pada sektor energi, pangan, dan perkotaan.
“Dunia sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol (ground zero),” kata Kurum. Pernyataan itu menempatkan rencana transisi energi Indonesia sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjawab tantangan iklim dan kebutuhan listrik nasional.
