Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan insentif untuk mobil hybrid sudah tersedia. Namun, produsen wajib memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN serta nilai investasi.
Sarmuji menyebut ambang TKDN yang harus dipenuhi mencapai 60 persen. Ketentuan investasi juga akan menjadi bagian dari persyaratan bagi produsen yang mengajukan fasilitas tersebut.
"Misalkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) harus 60 persen, lalu ada persyaratan investasinya harus sekian triliun dan lain sebagainya, itu mesti dipenuhi," ucap dia di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa insentif tidak diberikan tanpa komitmen produksi dan penanaman modal di dalam negeri.
Fasilitas Nonfiskal
Menurut Sarmuji, insentif nonfiskal menjadi salah satu fasilitas yang paling diharapkan industri. Bentuknya antara lain pembebasan aturan ganjil genap agar penggunaan mobil hybrid oleh masyarakat dapat meningkat.
Penerapan ganjil genap saat ini masih terbatas di Jakarta. Karena itu, pasar mobil hybrid di daerah lain dinilai tetap terbuka meski tidak memperoleh fasilitas pembebasan aturan tersebut.
"Tapi sebenarnya kota-kota yang menerapkan ganjil-genap itu kan enggak terlalu banyak dan baru di Jakarta. Jadi di luar Jakarta, mereka pangsa pasarnya sangat terbuka dengan atau tanpa insentif ganjil-genap, karena ganjil-genap belum diterapkan di luar Jakarta," sambung Sarmuji.
Meski cakupan kebijakan ganjil genap belum luas, Sarmuji menilai insentif nonfiskal bagi kendaraan rendah emisi tetap penting untuk pasar Jakarta. Fasilitas itu diharapkan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan dengan emisi yang lebih rendah.
Usulan untuk PHEV dan REEV
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif bagi kendaraan Range Extended Electric Vehicle atau REEV dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV yang sedang dikembangkan di Indonesia. Usulan tersebut muncul karena insentif untuk kedua jenis kendaraan itu belum dirumuskan.
"Tentu ini membutuhkan insentif. Kalau mobil full baterai (BEV) selama ini kan sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi seperti bebas ganjil genap. Sementara yang Plug-in Hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya," ucap Sarmuji saat ditemui di kantornya, Rabu (21/10/2026).
Sarmuji menilai insentif bagi REEV dan PHEV penting karena keduanya berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, termasuk Pertalite. Kombinasi mesin konvensional dan sistem elektrik dinilai dapat membuat penggunaan bahan bakar lebih hemat.
"Orang tidak lagi berpikir peralihan dari Pertamax ke Pertalite, karena pakai Pertamax pun lebih hemat karena ada campuran dengan elektrik," sambung Sarmuji. Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif dalam bentuk fiskal dan nonfiskal.
Untuk fasilitas nonfiskal, usulan tersebut mencakup pembebasan ganjil genap di kota besar, penyediaan parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Sementara itu, pembahasan insentif fiskal masih akan dilakukan Sarmuji bersama Kementerian Keuangan.
