Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menerima audiensi mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di MPR RI. Dalam dialog itu, ia membahas percepatan transisi energi serta langkah menghadapi krisis iklim.
Eddy menyampaikan Presiden Prabowo Subianto bersama legislatif berkomitmen mempercepat agenda tersebut. Ia menilai transisi energi perlu ditempatkan sebagai strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi.
Menurut Eddy, transisi energi dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Kebijakan ini juga dinilai penting untuk merespons dampak krisis iklim yang semakin terasa.
“Transisi energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, menghadapi dampak krisis iklim, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” tegas Eddy dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026). Ia mengajak mahasiswa melihat isu tersebut tidak semata-mata dari sisi lingkungan.
Eddy menilai persoalan energi berkaitan pula dengan ekonomi, arah pembangunan, dan keadilan sosial. Karena itu, kebijakan transisi perlu mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan sektor-sektor produktif.
“Transisi energi itu merupakan keharusan dan bukan bukan merupakan pilihan,” tegasnya. Pernyataan itu disampaikan di tengah dominasi energi fosil dalam pasokan listrik nasional.
Ketergantungan Energi Fosil
Eddy menjelaskan sekitar 65 persen pasokan listrik Indonesia masih bersumber dari energi fosil. Batu bara menjadi salah satu sumber utama yang menopang keandalan pasokan listrik.
Di sisi lain, penggunaan energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kondisi tersebut menempatkan transisi energi Indonesia sebagai bagian penting dari upaya dekarbonisasi.
Ia menyebut dampak krisis iklim sudah terlihat melalui kenaikan suhu, cuaca ekstrem, banjir, serta perubahan pola musim. Dampak itu juga dapat mengancam produktivitas pertanian dan perikanan.
Risiko lanjutan yang disoroti adalah kenaikan harga pangan dan bertambahnya kerentanan ekonomi masyarakat. Eddy menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengabaikan prinsip keberlanjutan.
“Kita mau tumbuh, kita mau berkembang, kita mau punya sumber energi yang andal, tetapi kita tidak boleh melupakan komitmen kita untuk melakukan dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon,” ujarnya. Menurutnya, kebutuhan energi yang andal harus berjalan seiring dengan pengurangan emisi karbon.
Potensi Energi Terbarukan dan Regulasi
Eddy mendorong optimalisasi energi surya, panas bumi, angin, air, dan bioenergi untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. Pengembangan sumber energi tersebut dinilai dapat memperkuat industri dalam negeri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Ia juga mengaitkan penanganan krisis iklim dengan amanat konstitusi. Eddy merujuk Pasal 28H ayat 1 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta Pasal 33 ayat 4 tentang perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Eddy menegaskan komitmennya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Ia juga mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim atau RUU PPI yang masuk dalam Prolegnas DPR.
Kerangka hukum itu dinilai penting untuk memperjelas arah transisi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat mitigasi, adaptasi perubahan iklim, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
“Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan bersamaan,” ujar Eddy. Ia menyatakan berbagai program perekonomian dan industri perlu dievaluasi apabila membawa dampak yang sangat negatif terhadap lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Eddy mengajak akademisi dan mahasiswa ikut merumuskan solusi atas persoalan energi dan iklim. Menurutnya, pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat perlu berkolaborasi untuk menjawab tantangan tersebut.
“Permasalahan iklim, permasalahan transisi energi tidak bisa diselesaikan hanya seorang diri, baik itu pemerintah atau pelaku usaha,” pungkasnya. Ia menekankan penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat.
