Lima dari 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tapanuli Selatan berstatus suspend. Sementara itu, sembilan dapur lainnya masih melayani Program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.
Status penghentian sementara tersebut muncul saat Satgas MBG Tapanuli Selatan memperketat pengawasan fasilitas dapur. Program ini tercatat memiliki sekitar 36 ribu penerima manfaat di wilayah tersebut.
Koordinator SPPG Wilayah Tapanuli Selatan, Wan Aprianti Lubis, menyampaikan komposisi itu pada Senin (9/11). Ia menyebut sembilan unit tetap aktif, sedangkan lima unit lain berada dalam status suspend.
Skema Insentif Jadi Keluhan Mitra
Di tengah pemeriksaan operasional, mitra SPPG juga menyoroti perubahan pembiayaan yang dinilai memengaruhi keberlangsungan dapur. Keluhan itu disampaikan Syahni Pane, perwakilan mitra SPPG di Kecamatan Arse.
Menurut Syahni, skema sebelumnya mencantumkan biaya sewa kendaraan Rp6 juta per unit dan insentif fasilitas Rp6 juta per hari. Ketentuan itu disebut tidak mempermasalahkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Ia mengatakan ketentuan insentif kini berubah mengikuti aturan terbaru yang disebut berdasarkan PM. Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh para mitra dalam menjalankan operasional harian.
“Awalnya kami bergabung menjadi mitra MBG karena tertarik dan ingin ikut menyukseskan program ini. Namun, kami berharap sebagai mitra jangan terlalu diberatkan dengan peraturan-peraturan baru,” ungkapnya.
Syahni menyebut perubahan pembiayaan telah berdampak hingga pengurangan jumlah karyawan. Situasi ini membuat kepastian mekanisme pendanaan menjadi perhatian bagi pengelola dapur di daerah.
Pemeriksaan 14 Aspek Dapur
Satgas MBG melakukan inspeksi setelah adanya arahan Menteri Dalam Negeri bersama Badan Gizi Nasional. Arahan tersebut meminta satgas tingkat kabupaten dan kota mengecek langsung kondisi SPPG di wilayah masing-masing.
Pemeriksaan perdana dilakukan di SPPG Yayasan Nurul-Usrat Al Habibah di Lingkungan Lumban Lobu, Kelurahan Arse Nauli, Kecamatan Arse. Sekretaris Satgas MBG Tapsel, Chairul Rizal Lubis, mengatakan tim memeriksa 14 item kesiapan operasional.
Aspek yang diperiksa meliputi legalitas, personel, sumber air minum, fasilitas cuci, sanitasi, kompor, dan alat pemadam api ringan atau APAR. Tim juga mengecek label kemasan ompreng, gudang bahan kering dan basah, serta keberadaan CCTV.
“Seluruhnya kita periksa untuk memastikan fasilitas dan perlengkapan benar-benar tersedia serta berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Chairul. Ia menegaskan pemeriksaan itu bukan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran di lokasi yang didatangi.
Tim menemukan beberapa catatan kecil, termasuk kebutuhan melengkapi tutup kompor. Pengelola SPPG yang diperiksa sudah diarahkan memenuhi kebutuhan tersebut.
Sembilan SPPG masuk agenda inspeksi, dengan delapan lokasi lain diperiksa bertahap di sejumlah kecamatan. Pengawasan fasilitas dan keamanan pangan tetap dibutuhkan, sementara keberlanjutan pembiayaan juga menentukan kemampuan mitra menjaga tenaga kerja serta layanan makanan.
