Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap dibayarkan. Batas biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak menyentuh hak pembayaran kedua tenaga pengawas tersebut.
Penegasan ini menjawab kekhawatiran mitra dan tenaga pengawas setelah muncul pembatasan anggaran operasional. BGN menyatakan pos gaji pengawas berada di luar komponen biaya operasional yang dibatasi.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan kebijakan itu tidak mengurangi hak para pengawas. Ia meminta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tidak khawatir soal kelanjutan pembayaran.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” tegas Tysa di Jakarta, dikutip dari keterangannya pada 7 November 2026.
Top Up Dilakukan Setiap 10 Hari
Pembayaran gaji pengawas berjalan melalui mekanisme penyaluran anggaran yang telah disiapkan BGN. Dana ditambahkan ke virtual account masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG setiap 10 hari sekali.
Skema top up virtual account itu tidak hanya dipakai untuk membayar gaji pengawas. Dana yang masuk juga menopang sejumlah kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan SPPG.
Komponen yang tercakup meliputi bahan baku, kebutuhan operasional, insentif pelayanan, dan jaminan mutu. Gaji Pengawas Gizi serta Pengawas Keuangan menjadi bagian dari dana yang disalurkan melalui mekanisme tersebut.
“Jadi ketika dilakukan top up virtual account, akan mengcover biaya bahan baku, operasional dan insentif pelayanan dan jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan,” jelas Tysa.
Alokasi Biaya Dipisahkan
BGN menerapkan pemisahan alokasi untuk membiayai kebutuhan yang berbeda dalam Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, batas Rp3.000 per penerima manfaat hanya berlaku pada biaya operasional, bukan gaji tenaga pengawas.
Pengaturan ini membuat pembatasan belanja operasional tidak otomatis mengubah mekanisme pembayaran pengawas. Pos gaji tetap dianggarkan melalui penyaluran dana ke virtual account SPPG.
SPPG menjadi titik pelaksanaan layanan sekaligus penerima penyaluran dana dalam skema tersebut. Saldo yang ditambahkan dipakai untuk mendukung pengadaan bahan baku, operasional, jaminan mutu, insentif pelayanan, dan pembayaran pengawas.
Penjelasan BGN ditujukan untuk memberi kepastian kepada mitra serta tenaga pengawas di lapangan. Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap memiliki peran dalam mendukung pelayanan dan pengawasan mutu makanan pada setiap SPPG.
