Pemerintah memastikan tidak ada penambahan kuota BBM jenis Pertalite pada tahun ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya menyesuaikan distribusi kuota antarwilayah berdasarkan evaluasi kebutuhan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan tambahan kuota justru diberikan untuk Biosolar. Ia menyampaikan penyesuaian Pertalite dilakukan agar wilayah dengan kebutuhan lebih tinggi tetap dapat dipenuhi.
“Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau biosolar ada tambahan,” ujar Yuliot di Gedung DPD Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yuliot, kebijakan untuk Pertalite bukan berupa penambahan volume nasional. Pemerintah menggeser alokasi dari daerah yang memiliki kuota berlebih ke daerah yang mengalami kekurangan.
Pergeseran Kuota Antarwilayah
Penyesuaian kuota dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Mekanisme ini ditujukan untuk menyeimbangkan penyaluran sesuai kondisi konsumsi di masing-masing daerah.
Yuliot menjelaskan daerah dengan alokasi lebih akan menjadi sumber pengalihan kuota bagi wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak mengubah keputusan pemerintah mengenai total kuota Pertalite.
“Untuk penambahan kuota, ini kan sudah disesuaikan oleh BPH berapa jumlahnya itu menyesuaikan daerah-daerah yang kurang, ini ada daerah yang lebih. Ini menyesuaikan. Jadi ini pergeseran kuota aja antar daerah,” jelas Yuliot.
Realisasi penyaluran Pertalite hingga 31 Oktober 2026 tercatat mencapai 83,22%. BPH Migas menilai angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan konsumsi, tetapi pasokan diproyeksikan tetap cukup hingga akhir tahun dengan pola distribusi yang berjalan.
Konsumsi Biosolar Melampaui Pola Normal
Berbeda dengan Pertalite, realisasi penyaluran Biosolar hingga 31 Oktober 2026 mencapai 88,02% dari kuota yang ditetapkan. Angka itu berada di atas pola realisasi normal yang disebut berada di kisaran 83%.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan peningkatan konsumsi Biosolar dipengaruhi selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang makin lebar sejak 1 April 2026. Kondisi tersebut mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi.
Ia menyebut kenaikan penyaluran Biosolar per hari berada pada kisaran 15-17%. Rata-rata penyalurannya disebut mencapai sekitar 58.000-59.000 kiloliter per hari.
Untuk APBN 2026, volume Biosolar yang disediakan disebut sebesar 18,364 juta kiloliter. Pemerintah kemudian menyetujui tambahan konsumsi sekitar 7,8% menyusul peningkatan kebutuhan akibat disparitas harga dan pergeseran konsumsi.
Wahyudi menyampaikan volume tersebut berubah dari semula 18,46 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Persetujuan tambahan itu telah melalui Menteri ESDM dan kementerian koordinator terkait.
Sementara kebutuhan Pertalite rata-rata berada pada realisasi 83,22%. BPH Migas telah menyusun prognosa hingga akhir tahun dan menyatakan kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi melalui pola distribusi yang berlaku.
