Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah pusat memaksimalkan Dana Transfer ke Daerah atau TKD. Permintaan ini muncul karena pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut sangat bergantung pada transfer pusat dan dana Otonomi Khusus Papua.
Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban menyebut pemangkasan TKD akibat kebijakan efisiensi anggaran langsung mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi itu membuat pemerintah provinsi tidak bisa menjalankan banyak program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ujar Elai. Ia menilai dukungan anggaran dari pusat menjadi faktor utama agar pelayanan publik tetap berjalan.
Daerah Belum Memiliki PAD
Elai menjelaskan Papua Pegunungan belum mempunyai sumber pendapatan lain untuk membiayai pembangunan. Daerah ini juga belum memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang bisa menjadi penyangga anggaran pemerintah provinsi.
Ketergantungan terhadap TKD membuat setiap pengurangan alokasi anggaran berdampak besar pada pelaksanaan program. Pemerintah daerah membutuhkan dana pusat untuk menjangkau kebutuhan warga di berbagai sektor.
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Elai. Pernyataan itu menegaskan bahwa transfer pusat masih menjadi tulang punggung pembiayaan daerah.
Pendidikan hingga Infrastruktur
Program pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan selama ini disebut dibiayai sepenuhnya melalui dana Otonomi Khusus. Ketersediaan dana tersebut menentukan kelanjutan layanan yang menyasar kebutuhan dasar warga.
Di sisi lain, pembangunan jalan dan jembatan pada sejumlah kabupaten membutuhkan Dana Transfer Infrastruktur. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi hanya dengan pembiayaan yang tersedia di tingkat daerah.
Tanpa kecukupan TKD, pemerintah provinsi menghadapi keterbatasan dalam menjalankan agenda pembangunan lintas sektor. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada proyek fisik, tetapi juga pada program layanan publik dan ekonomi masyarakat.
Alokasi Dana Otsus Menurun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua Pegunungan Marthen Kogoya menyatakan dana Otsus di wilayah itu terus menurun sejak disahkan pada 2023. Penurunan tersebut membuat sejumlah rencana pembangunan menghadapi kendala pelaksanaan.
Marthen meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pemulihan alokasi transfer untuk Papua Pegunungan. Ia juga mengusulkan pengecualian kebijakan efisiensi bagi daerah tertentu, terutama daerah otonom baru yang belum mempunyai PAD.
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujar Marthen.
Pemerintah Papua Pegunungan menilai keberlanjutan TKD dan dana Otsus sangat menentukan kemampuan daerah membiayai pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pembangunan jalan dan jembatan. Dukungan transfer pusat dinilai penting agar program pembangunan yang telah direncanakan tetap dapat dijalankan.
