Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan yang kini ditangani Bareskrim Polri. Seluruh proses penyelidikan dan penyidikan tetap dipercayakan kepada kepolisian melalui mekanisme hukum yang berjalan.
Sikap itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Menurut Yusril, Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk mengusut perkara tersebut.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril.
Keputusan ini berarti pemerintah tidak menyiapkan struktur penyidikan baru di luar institusi kepolisian. Kewenangan untuk menilai bukti, memeriksa saksi, dan mendalami dugaan pelanggaran tetap berada di tangan penyidik.
Empat Orang Telah Jadi Tersangka
Perkara dugaan penyadapan ini mendapat perhatian publik setelah muncul laporan mengenai penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pihak. Bareskrim Polri kemudian mengambil penanganan untuk mengungkap pihak yang diduga terkait dalam kasus tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi serta mengumpulkan alat bukti untuk mendalami perkara.
Penetapan tersangka menjadi bagian dari proses yang masih berlangsung, bukan penanda bahwa penyidikan telah selesai. Pemerintah juga tidak mengumumkan mekanisme tambahan yang akan mendampingi atau mengambil alih kerja penyidik.
Yusril menekankan bahwa penanganan perkara harus tetap dijalankan oleh aparat yang memiliki kewenangan. Pemerintah memilih mengikuti perkembangan kasus tanpa membentuk tim dari unsur pemerintah sendiri.
Dugaan Makar Ikut Didalami
Penyidikan perkara ini tidak hanya menyentuh dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik. Bareskrim juga mendalami keterkaitan kasus tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.
Yusril menerangkan bahwa dugaan makar berkaitan dengan kemungkinan adanya upaya melumpuhkan presiden. Situasi semacam itu dapat membuat presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya.
Meski begitu, pembuktian atas dugaan penyadapan maupun makar tetap menjadi ranah penyidik kepolisian. Penilaian terhadap keterangan saksi dan alat bukti akan dilakukan melalui tahapan hukum yang berlaku.
Pemerintah menilai Bareskrim Polri memiliki peran utama untuk menjalankan penyidikan secara profesional. Tidak ada rencana pembentukan satu tim penyidik khusus dari pemerintah dalam perkara ini.
“Sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah untuk membentuk satu tim penyidik. Ini betul-betul penyidik profesional yang kita percayakan kepada kepolisian melakukan penyidikan ini,” tutup Yusril.
Dengan tidak adanya satgas khusus, tahapan perkara tetap berpusat pada kerja penyidik Bareskrim Polri. Pemerintah akan mengikuti perkembangan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti yang masih dilakukan dalam kasus tersebut.
