Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan batas biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat tidak akan mengurangi gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Gaji kedua tenaga pengawas tersebut berada di luar komponen biaya operasional yang dibatasi.
Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran mitra dan tenaga pengawas mengenai keberlanjutan pembayaran gaji. BGN menyatakan skema penganggaran gaji tetap berjalan terpisah dari batas biaya operasional per penerima manfaat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan kebijakan tersebut tidak mengurangi hak Pengawas Gizi maupun Pengawas Keuangan. Ia meminta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPPG tidak khawatir terhadap pembayaran gaji.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” tegas Tysa di Jakarta, Jumat (6/11).
Skema Top Up Virtual Account
Menurut BGN, pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dilakukan melalui skema top up virtual account atau VA. Pengisian dana tersebut dilakukan setiap 10 hari sekali kepada masing-masing SPPG.
Mekanisme top up VA menjadi bagian dari penyaluran anggaran untuk kebutuhan operasional SPPG. Dalam setiap pengisian dana, anggaran mencakup sejumlah komponen yang telah disiapkan sesuai peruntukannya.
Komponen tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya operasional, insentif pelayanan, dan jaminan mutu. Anggaran top up juga mencakup pembayaran gaji bagi Pengawas Gizi serta Pengawas Keuangan.
“Jadi ketika dilakukan top up virtual account, akan mengcover biaya bahan baku, operasional dan insentif pelayanan dan jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan,” jelas Tysa. Penjelasan ini menempatkan pembayaran gaji pengawas dalam mekanisme anggaran yang berbeda dari batas biaya operasional maksimal Rp 3.000.
Alokasi Gaji Tetap Terpisah
BGN menjelaskan pemisahan alokasi anggaran merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis. Pengaturan tersebut ditujukan agar kebutuhan SPPG dapat dipenuhi berdasarkan pos anggaran masing-masing.
Batas biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat berlaku pada komponen operasional yang telah ditetapkan. Ketentuan itu tidak mengubah skema penganggaran gaji bagi Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.
Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap memperoleh pembayaran gaji yang dianggarkan secara terpisah. Dengan demikian, pembatasan biaya operasional tidak menjadi dasar pemotongan hak mereka.
BGN berharap penjelasan ini dapat memberi pemahaman utuh kepada mitra, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Kepastian tersebut juga menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan SPPG tetap diatur melalui komponen anggaran yang berbeda.
Dalam pelaksanaannya, setiap top up VA akan menggabungkan dana bagi berbagai kebutuhan SPPG, termasuk gaji tenaga pengawas. Namun, BGN menegaskan gaji tersebut tidak diambil dari komponen biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat.
