PT PLN (Persero) memproyeksikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap pada 2027 mencapai sekitar 173 juta ton. Pemerintah mulai menyiapkan pemenuhan pasokan lebih awal agar operasi pembangkit tidak terganggu saat memasuki tahun berikutnya.
Angka tersebut menjadi perhatian karena cadangan kapasitas listrik nasional disebut relatif tipis. Kapasitas listrik Indonesia berada di kisaran 79 gigawatt, sementara daya mampu pasoknya sekitar 55 gigawatt.
Beban puncak sistem kelistrikan saat ini berada di kisaran 54 gigawatt. Kondisi itu menyisakan reserve margin atau cadangan daya sekitar 1 gigawatt.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menilai gangguan pada pembangkit besar bisa membuat kondisi sistem kelistrikan memprihatinkan. Keandalan energi primer, termasuk batu bara untuk PLTU, menjadi faktor penting untuk menjaga pasokan listrik.
“Jadi ini cadangan kita, reserve margin kita relatif tipis, itu hanya 1 GW,” ujar Yuliot dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia juga menyinggung gangguan sistem kelistrikan yang pernah terjadi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa.
Pengadaan Disiapkan Sebelum Tahun Berganti
Kementerian ESDM dan PLN telah menggelar rapat untuk membahas kebutuhan batu bara pada 2027. Koordinasi itu melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan.
Yuliot mengatakan PLN telah menyampaikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit sekitar 173 juta ton. “Dan pada tahun 2027, PLN sendiri sudah menyampaikan kebutuhan untuk batu bara untuk pembangkit sekitar 173 juta ton,” papar Yuliot.
Pemerintah mempertimbangkan pola pengadaan melalui repeat order guna mendukung kepastian pasokan. Skema ini diharapkan membuat kontrak batu bara tidak seluruhnya baru disiapkan ketika tahun berganti.
Volume dan Mutu Harus Sejalan
Pemenuhan batu bara PLN tidak hanya dihitung dari jumlah tonase yang tersedia. Kesesuaian nilai kalori batu bara dengan rancangan teknis masing-masing PLTU juga perlu dijaga.
Pembangkit yang dirancang memakai batu bara berkalori menengah berisiko mengalami gangguan jika menerima pasokan berkalori rendah. Karena itu, pengamanan pasokan mencakup kuantitas sekaligus mutu batu bara yang dikirim ke pembangkit.
“Jadi ini yang kami sama-sama jaga di kementerian dan juga dengan teman-teman di Ditjen Minerba dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan ketersediaan energi primer ini,” tutur Yuliot. Koordinasi antarlembaga diarahkan untuk menjaga ketersediaan energi primer bagi sistem kelistrikan.
Pada 2026, kebutuhan batu bara PLN dan pembangkit swasta disebut mencapai sekitar 142 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian ESDM menugaskan domestic market obligation atau DMO batu bara sebesar 215 juta ton.
Penugasan DMO mencakup kebutuhan pembangkit milik PLN serta pembangkit listrik swasta. Instrumen tersebut digunakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.
