Kementerian Kesehatan RI belum melakukan pembahasan khusus atas usulan PB IDI mengenai standar pendapatan minimum dokter. Meski demikian, pemerintah menyatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan dalam kajian kebijakan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Usulan itu mencantumkan pendapatan minimum hingga Rp 110,94 juta per bulan untuk dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Dokter umum di puskesmas dan rumah sakit juga masuk dalam skema dengan besaran berbeda.
Pernyataan Kemenkes
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman menyampaikan belum ada forum yang secara khusus membahas penetapan standar tersebut. Pernyataan itu disampaikan Aji saat dikonfirmasi detikcom pada Senin (31/8/2026).
“Menjadi pertimbangan bagi kami untuk kajian kebijakan bagi named dan nakes ke depan. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan khusus untuk hal tersebut,” kata Aji.
Dengan demikian, usulan tersebut belum menjadi ketentuan pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Kemenkes masih menempatkannya sebagai materi pertimbangan bagi kebijakan mendatang.
Rincian Standar Minimum
PB IDI mengajukan standar pendapatan bagi dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dokumen usulan itu dikirim melalui surat bernomor 2009/PB/E.9/08/2026 kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
Dokter umum yang bertugas di puskesmas diusulkan menerima sedikitnya Rp 34,83 juta per bulan. Untuk dokter umum di rumah sakit, nilai minimum yang diajukan sebesar Rp 30,83 juta per bulan.
Nilai tertinggi dalam usulan tersebut diperuntukkan bagi dokter spesialis, yakni Rp 110,94 juta per bulan. Nominal itu diajukan sebagai standar minimum untuk waktu kerja normal.
| Jenis Dokter | Usulan Pendapatan Minimum per Bulan |
|---|---|
| Dokter umum di puskesmas | Rp 34,83 juta |
| Dokter umum di rumah sakit | Rp 30,83 juta |
| Dokter spesialis | Rp 110,94 juta |
Acuan Waktu Kerja
PB IDI menghitung standar itu berdasarkan waktu kerja dokter, bukan jumlah pasien yang ditangani. Waktu kerja normal yang digunakan adalah delapan jam per hari, 40 jam per minggu, atau 160 jam per bulan.
Dalam skema tersebut, dokter diusulkan menerima pendapatan minimum sesuai jam kerja yang tersedia. Jumlah pasien dalam periode kerja tidak menjadi dasar penentuan nilai pendapatan.
Insentif Penugasan dan Pembayaran Layanan
PB IDI turut mengusulkan tambahan bagi dokter yang bekerja di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan tenaga medis. Pendapatan dokter di wilayah berkondisi khusus itu diusulkan setidaknya 50 persen lebih tinggi dari standar minimum.
Organisasi profesi tersebut juga meminta penyesuaian standar pendapatan sekurang-kurangnya 10 persen setiap tahun. Langkah ini ditujukan untuk mempertahankan nilai riil pendapatan dari pengaruh inflasi dan biaya hidup.
Selain itu, pembayaran jasa pelayanan dokter diusulkan dilakukan paling lambat satu bulan setelah bulan pelayanan. PB IDI menilai kepastian pendapatan dapat mendukung kesejahteraan dokter, keberlangsungan layanan kesehatan, dan pemerataan tenaga medis.
Usulan standar pendapatan itu berlaku dalam konteks dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kemenkes menyatakan belum ada pembahasan khusus, sementara materi tersebut masih dipertimbangkan dalam kajian kebijakan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
