Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pulih sepenuhnya pada 2027. Target tersebut mencakup pemulihan layanan operasional serta perbaikan fisik bangunan fasilitas kesehatan.
Budi menyampaikan harapan agar seluruh layanan kesehatan sudah kembali berjalan pada 2026, setelah bencana terjadi pada akhir November 2025. Pemulihan fisik fasilitas kesehatan kemudian ditargetkan rampung pada tahun berikutnya.
“Jadi kita harapkan, mudah-mudahan sejak bencana ini terjadi di akhir November 2025, di 2026 ini semua secara operasional sudah kembali beroperasi dan diharapkan nanti di 2027 seluruh fasilitas kesehatannya sudah pulih kembali seperti sedia kala ya, termasuk juga fisiknya,” kata Budi. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Bencana tersebut berdampak pada ratusan rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, serta 2.000 puskesmas pembantu atau pustu. Sejumlah fasilitas bahkan sempat berhenti beroperasi total akibat luapan banjir yang tinggi dan kerusakan bangunan.
Pemerintah mengutamakan pengaktifan kembali layanan medis yang paling dibutuhkan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar layanan darurat, operasi, persalinan, dan cuci darah tetap dapat diberikan di wilayah terdampak.
Kementerian Kesehatan mengoperasikan fasilitas yang terdampak secara terbatas sebagai langkah awal pemulihan. Skema ini diterapkan sebelum layanan rumah sakit kembali berjalan secara lebih lengkap.
“Dalam waktu 1 bulan, seluruh rumah sakit di 3 provinsi ini bisa beroperasi kembali, tidak penuh. Tapi setidak-tidaknya untuk layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Setelah penanganan rumah sakit, pemulihan berlanjut ke puskesmas dan pustu. Tahap revitalisasi pustu memerlukan penyesuaian karena kondisi kerusakan dan lokasi setiap unit tidak sama.
Sejumlah pustu dilaporkan hanyut terbawa air, sementara fasilitas lain berada di kawasan yang rawan bencana seperti tepi sungai. Budi menyebut ada enam pustu di Provinsi Sumatera Utara yang harus dibangun kembali.
“Pustu ini sesudah kita revitalisasi 6 bulan kembali, memang ada beberapa yang rusaknya demikian parah, ada yang hanyut terbawa air, ada yang lokasinya juga di tepi sungai, sehingga ada 6 di Provinsi Sumatera Utara yang harus benar-benar dibangun kembali,” jelasnya. Penanganan lokasi dan tingkat kerusakan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembangunan kembali fasilitas tersebut.
Pembagian tugas pemulihan dilakukan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Kesehatan. Perbaikan fisik bangunan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sedangkan alat kesehatan dan sarana pendukung ditangani Kementerian Kesehatan.
Menurut Budi, pembagian anggaran untuk kebutuhan tersebut telah dikomunikasikan antarkementerian. “Nah, semuanya ini sekarang sudah terkomunikasi, anggarannya sudah kita bagi-bagi, untuk yang fisik bangunan itu di Kementerian PUPR, kemudian untuk alat kesehatan dan sarana prasarana kecil-kecilannya itu ada di Kementerian Kesehatan,” katanya.
