PB IDI meminta penilaian atas keluhan terhadap dokter dilakukan dengan melihat data dan dokumen medis, bukan hanya potongan video di media sosial. Sikap ini disampaikan saat organisasi tersebut merespons konten Fahira Almira mengenai perbedaan diagnosis radang usus buntu.
Organisasi profesi dokter itu juga memastikan tidak akan melayangkan somasi kepada Fahira. PB IDI memilih membuka jalur komunikasi dan evaluasi formal apabila ada persoalan konkret terkait pelayanan seorang dokter.
Penilaian Harus Melihat Proses Pemeriksaan
Ketua Bidang Humas PB IDI dr Cashtry Meher mengatakan dokumen medis diperlukan untuk memahami kondisi pasien dan proses pemeriksaan yang telah dijalani. Dokumen tersebut juga menjadi dasar untuk melihat pertimbangan medis dalam penanganan pasien.
Menurut Cashtry, kesimpulan tidak sepatutnya diambil secara terburu-buru dari materi singkat yang beredar di media sosial. Perbedaan keterangan medis harus diperiksa dalam konteks informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena itu, kalau ada persoalan konkret yang menyangkut pelayanan seorang dokter, kami lebih memilih melihat dokumen medis daripada pengambilan kesimpulan berdasarkan potongan video atau komentar di media sosial,” kata Cashtry. Pernyataan itu menegaskan pilihan PB IDI terhadap penanganan keluhan yang berbasis data.
PB IDI menyatakan terbuka terhadap evaluasi dalam persoalan pelayanan kesehatan. Namun, evaluasi tersebut perlu memakai mekanisme yang dapat menilai fakta medis secara menyeluruh, bukan sekadar respons publik terhadap suatu unggahan.
Berawal dari Pengalaman Pemeriksaan
Konten yang dibahas memuat pengalaman Fahira membandingkan pemeriksaan di tiga rumah sakit di Indonesia dengan sebuah rumah sakit di Penang, Malaysia. Ia menyoroti diagnosis radang usus buntu yang diterimanya di Indonesia sebelum memperoleh keterangan berbeda ketika diperiksa di Penang.
Cashtry mengatakan PB IDI telah melihat konten tersebut dan memahami keresahan masyarakat yang mungkin timbul. Pengalaman pasien, menurutnya, layak disampaikan ketika layanan yang diterima dirasakan belum memenuhi harapan.
“Setiap pasien memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman ketika merasa tidak mendapatkan yang sesuai dengan harapannya,” ujar Cashtry kepada detikcom, Rabu (12/8/2026). Ia menyebut kritik dari pasien dapat membantu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
PB IDI menilai kritik tidak harus berujung pada proses pidana atau somasi. Dalam perkara ini, organisasi itu tidak melihat adanya kebutuhan untuk menempuh langkah hukum terhadap Fahira.
Hindari Generalisasi terhadap Profesi
Di sisi lain, PB IDI mengingatkan bahwa pengalaman individual tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kondisi seluruh dokter di Indonesia. Satu peristiwa pelayanan perlu dibedakan dari penilaian terhadap profesi medis secara umum.
Cashtry menyatakan perlindungan terhadap pasien dan dokter tidak perlu ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling berlawanan. Sistem kesehatan yang baik harus memberi ruang bagi keluhan pasien sekaligus menjaga proses penilaian yang adil bagi dokter.
“Jangan sampai klarifikasi organisasi profesi justru memperkeruh keadaan,” kata Cashtry. Ia menyebut komunikasi berbasis data diharapkan dapat menjaga kepentingan pasien tanpa mengabaikan kebutuhan akan penilaian medis yang proporsional.
Dengan pendekatan itu, kritik layanan kesehatan tetap dapat menjadi masukan bagi perbaikan mutu layanan. Sementara itu, dugaan persoalan medis dapat ditelaah melalui informasi yang lengkap dan mekanisme yang formal.
