Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi. Penambahan dapur ini diproyeksikan memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Aktivasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesiapan di setiap wilayah. BGN menempatkan kesiapan operasional sebagai syarat utama sebelum dapur mulai memberikan layanan kepada masyarakat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan perluasan layanan tersebut diarahkan agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran. Menurutnya, pembukaan SPPG tidak hanya berfokus pada jumlah dapur yang aktif, tetapi juga pada kesiapan setiap unit dalam menjalankan tugasnya.
"Aktivasi tersebut diproyeksikan dapat memperluas jangkauan program MBG hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat," ujar Agustina dalam keterangan pers, Kamis (5/11/2026). Proyeksi itu menjadi dasar pengembangan layanan setelah ratusan SPPG baru mulai diaktifkan di berbagai daerah.
Kesiapan Operasional Menjadi Pertimbangan
BGN mengutamakan aspek kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat saat menentukan aktivasi dapur baru. Setiap daerah dinilai berdasarkan kondisi kesiapan operasional sebelum layanan pemenuhan gizi dijalankan.
Kesiapan tersebut mencakup fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan dapur. Selain itu, SPPG harus memiliki sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung proses produksi dan penyaluran makanan.
Dapur yang telah diaktivasi diwajibkan mampu memproduksi makanan sesuai standar tata kelola keamanan pangan. Penyaluran makanan juga harus dilakukan dengan memperhatikan standar yang sama agar layanan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Persyaratan higiene dan sanitasi menjadi bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG. Salah satu dokumen yang wajib dimiliki adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivasi dapur tidak hanya ditentukan oleh kesiapan bangunan atau peralatan. BGN juga memperhatikan kemampuan unit layanan dalam menjaga kualitas proses pengolahan hingga distribusi makanan.
Aktivasi Dilakukan Melalui Sistem
Agustina mengingatkan bahwa proses aktivasi SPPG dilakukan melalui sistem dan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan dengan alasan mempercepat pembukaan dapur.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan."
"Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah permintaan biaya yang tidak sesuai dengan mekanisme aktivasi SPPG.
BGN menyatakan aktivasi SPPG akan terus dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional setiap daerah.
Penambahan 953 SPPG di 34 provinsi menjadi bagian dari upaya memperluas layanan pemenuhan gizi. Setiap dapur yang mulai beroperasi tetap harus memenuhi persyaratan fasilitas, tenaga kerja, keamanan pangan, higiene, dan sanitasi.
