Badan Gizi Nasional (BGN) tidak lagi memasukkan biaya kendaraan distribusi makanan ke dalam komponen biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komponen operasional tersebut dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat setiap hari.
Perubahan ini menempatkan kendaraan sebagai perlengkapan yang wajib tersedia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menyatakan kebijakan tersebut merupakan pengembalian ketentuan yang berlaku saat awal program dijalankan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan penghapusan biaya kendaraan dari pagu operasional bukan kebijakan baru. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mengembalikan pengaturan pelaksanaan MBG sebagaimana mestinya.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp 3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa dalam keterangannya. Pernyataan itu dikutip pada Minggu (8/11/2026).
Kendaraan Diposisikan sebagai Perlengkapan SPPG
BGN memandang kendaraan distribusi sebagai bagian dari perangkat SPPG yang harus dipenuhi sebelum layanan beroperasi. Posisi kendaraan disamakan dengan kebutuhan dasar lain untuk menunjang pelayanan makanan kepada penerima manfaat.
Perlengkapan tersebut mencakup gedung SPPG, peralatan memasak, dan peralatan makan. Dengan penempatan ini, biaya kendaraan tidak lagi dibebankan pada batas biaya operasional harian per penerima manfaat.
Ketentuan awal mengenai komponen operasional SPPG telah diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024. Aturan serupa juga termuat dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam kedua keputusan itu, kendaraan tidak tercantum sebagai bagian dari biaya operasional SPPG. Tysa menegaskan dokumen kebijakan tersebut tidak pernah menyebut kendaraan sebagai komponen operasional.
“Ini tertera di keputusan Deputi Dialur No 2 tahun 2024 dan No 1 tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” tambah Tysa. Penegasan itu menjadi dasar BGN untuk mengembalikan pengaturan biaya kendaraan ke posisi awalnya.
Perubahan dari Kebijakan Tahun 2025
Dalam perkembangan berikutnya, Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 sempat memasukkan biaya sewa kendaraan sebagai komponen biaya operasional. Ketentuan tersebut kemudian dievaluasi kembali oleh BGN melalui kajian yang lebih mendalam.
Hasil kajian itu mengarah pada penilaian bahwa kendaraan lebih tepat digolongkan sebagai perlengkapan wajib SPPG. Artinya, kendaraan perlu dipenuhi sejak SPPG mulai beroperasi, bukan dibiayai melalui pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” pungkasnya. Kebijakan tersebut menegaskan kembali pemisahan antara kebutuhan perlengkapan awal dan biaya operasional layanan MBG.
