Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kedinasan Polri setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sidang tertutup itu digelar di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Kadivkum Polri tersebut tampak duduk tertunduk di hadapan majelis komisi sidang etik. Dalam rekaman video yang dilihat detikcom, Ahrie memegang lembaran kertas sambil mendengarkan jalannya persidangan.
Persidangan berlangsung sejak pagi hingga malam dan memakan waktu sekitar 10 jam. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut sidang dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 20.10 WIB.
“Persidangan berlangsung mulai dari jam 09.00 WIB hingga baru selesai di pukul 20.10 WIB,” kata Isir kepada wartawan. Sidang itu digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang melibatkan Ahrie Sonta.
Majelis Sidang Etik
Komjen Rudi Darmoko selaku Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri memimpin sidang sebagai Ketua Komisi Sidang KEPP. Irjen Roma Hutajulu mendampingi sebagai Wakil Ketua Komisi.
Tiga perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal menjadi anggota komisi dalam persidangan tersebut. Mereka adalah Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi.
Majelis komisi mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa barang bukti sebelum menjatuhkan putusan. Ahrie menerima sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administratif PTDH.
Seusai putusan dibacakan, awak media tidak melihat langsung Ahrie Sonta keluar dari area persidangan. Mantan ajudan Presiden itu disebut langsung digiring keluar secara terpisah saat Kadiv Humas Polri memberikan keterangan kepada media.
Penegakan Aturan Internal Polri
Isir menyatakan proses etik tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal kepolisian. Ia menegaskan tidak ada impunitas maupun perlakuan khusus bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Isir. Pernyataan itu disampaikan setelah majelis menjatuhkan sanksi terhadap Ahrie.
Kasus etik ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Empat tersangka itu ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah menderita strok. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan berlangsung sejak 2025.
Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11). Sementara itu, putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta menjadi sanksi administratif terberat yang dijatuhkan melalui sidang etik Polri dalam perkara tersebut.
