Delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik ini muncul di tengah pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran.
Proses di parlemen itu dapat berjalan bersamaan dengan rencana Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan DPR menghormati hak Gibran untuk menggunakan jalur hukum tersebut.
Jalur Politik Di DPR
Saan menilai gugatan PTUN tidak otomatis menghentikan proses politik yang sedang disiapkan DPR. Menurut dia, dua jalur tersebut dapat berjalan pada waktu yang sama karena memiliki mekanisme berbeda.
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus mempertanyakan rencana pembuktian dokumen melalui PTUN. Ia berpendapat PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung.
Deddy juga menilai kesempatan menjelaskan persoalan surat keterangan penyetaraan telah tersedia sebelumnya. Karena itu, ia memandang rencana membawa isu tersebut ke PTUN sebagai langkah yang berpotensi mengulur waktu.
Pertemuan Dengan Presiden
Di tengah dinamika itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas perkembangan setelah putusan MK serta MA.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam pertemuan itu. Prasetyo menegaskan Prabowo tidak menyatakan penolakan terhadap niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo. “Dalam diskusi, Presiden banyak berikan saran-saran,” lanjutnya.
Gibran juga dikabarkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya lewat PTUN. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah itu tidak lagi diperlukan.
Pandangan Pemerintah Soal Putusan
Yusril menyebut putusan MK dan MA dalam perkara tersebut sudah bersifat final dan mengikat. “Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujarnya.
Ia menjelaskan pihak tergugat dalam putusan MA adalah Direktur Jenderal Kemendikdasmen, bukan Gibran sebagai tergugat intervensi. Dengan posisi itu, Yusril menyatakan Gibran tidak dapat mengajukan banding dalam perkara tersebut.
Yusril turut menilai persidangan PTUN berpotensi dihentikan karena objek sengketa berupa surat keterangan Gibran disebut sudah tidak ada. Penilaian itu dikaitkan dengan putusan MA yang disebut telah diunggah pada hari yang sama.
Meski isu pengunduran diri mengemuka, Gibran tetap menjalankan agenda sebagai wakil presiden. Pada Selasa (10/11), ia mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Gibran tidak memberikan jawaban tegas mengenai kabar pengunduran dirinya. Ia menyatakan menghormati kritik dan saran masyarakat serta tidak ingin dinamika yang ada berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan presiden. Jika pengunduran diri terjadi, prosesnya akan berada di DPR dan MPR yang menurut Doli tidak berwenang menolak pengunduran diri tersebut.
