Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Putusan itu berkaitan dengan perkara pemerasan uang tunjangan hari raya terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Selain pidana penjara, Syamsul diwajibkan membayar denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp568 juta. Majelis hakim juga mencabut hak Syamsul untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.
Vonis tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa (10/11). Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyatakan Syamsul terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp250 juta,” kata Rosana saat membacakan amar putusan di ruang sidang Tirta Pengadilan Tipikor Semarang. Amar itu sekaligus mengatur kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti.
Vonis Lebih Ringan
Pidana lima tahun yang diterima Syamsul lebih ringan dua tahun dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Namun, majelis tetap menjatuhkan sanksi finansial dan pencabutan hak politik sebagai bagian dari putusan perkara tersebut.
Uang pengganti Rp568 juta akan diperhitungkan dengan dana yang sudah disita dalam proses perkara. Dana tersebut nantinya dikembalikan kepada para kepala OPD yang sebelumnya menyerahkan iuran THR 2026.
Putusan juga menetapkan batas waktu satu bulan bagi terpidana untuk melunasi uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar dalam tenggat itu, jaksa dapat menyita serta melelang harta benda Syamsul untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk menutup nilai uang pengganti, Syamsul akan menjalani pidana penjara pengganti selama 90 hari. Ketentuan ini tercantum dalam amar yang dibacakan majelis hakim.
Pembelaan Tidak Diterima
Majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi yang diajukan Syamsul. Salah satu argumen pembelaan membahas proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cilacap.
Hakim menilai prosedur administrasi yang berjalan terbuka tidak otomatis menghapus dugaan penyalahgunaan kewenangan. Penilaian itu berlaku ketika proses tersebut disertai tindakan yang mengarah pada kepentingan pribadi.
Dalam fakta persidangan, majelis menilai Syamsul tetap menentukan atau mengarahkan pihak yang menduduki jabatan tertentu dengan imbalan. Hal itu menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Majelis juga tidak menerima pembelaan mengenai tidak tercantumnya nama Syamsul dalam daftar penerima uang THR. “Tidak tercantumnya nama terdakwa dalam daftar tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa terdakwa tidak menerima atau tidak mengetahui adanya pengumpulan uang,” ujar Rosana.
Sebelum putusan untuk Syamsul dibacakan, majelis lebih dulu memvonis Sekretaris Daerah nonaktif Cilacap Sadmoko Danardono dalam perkara yang sama. Sadmoko dijatuhi empat tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Sidang putusan Syamsul dihadiri keluarga, pendukung, dan simpatisannya hingga ruang persidangan penuh. Syamsul terlihat tertunduk dan tenang saat mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim.
