Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai rencana Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tidak masuk akal. Ia mempertanyakan pihak yang akan digugat serta keputusan tata usaha negara yang hendak dipersoalkan dalam proses itu.
Menurut Deddy, PTUN bukan forum untuk membuktikan keaslian ijazah maupun surat keterangan pendidikan. Ia menekankan pengadilan tersebut menangani sengketa atas keputusan yang dibuat pejabat negara atau birokrasi.
Objek Perkara Dipertanyakan
Deddy meminta kejelasan mengenai objek perkara apabila langkah hukum itu benar-benar dibawa ke PTUN. Baginya, pembuktian dokumen pendidikan tidak otomatis berada dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara.
“Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” kata Deddy.
Ia juga menilai PTUN tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung karena keduanya berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Kritik tersebut menyoroti batas kewenangan PTUN, bukan sekadar rencana menghadirkan dokumen pendidikan.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi,” ujar Deddy.
Arahan Prabowo kepada Gibran
Pernyataan PDIP muncul setelah Gibran menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan ijazah yang dihadapinya. Arahan itu disampaikan setelah pertemuan Gibran dengan Prabowo pada Selasa pagi.
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan agar perkara tersebut tetap diperjuangkan melalui PTUN. Ia juga diminta menghadirkan dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana dalam proses persidangan.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja, terima kasih selamat sore,” ujar Gibran.
Dokumen yang disebut Gibran mencakup riwayat pendidikan dari SD sampai S1. Selain jalur PTUN, ia menyampaikan adanya arahan untuk berkoordinasi dengan Dikdasmen terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung.
Perkara Suket Pernah Disidangkan
Deddy turut menyinggung perkara surat keterangan atau suket yang sebelumnya pernah disidangkan di PTUN. Dalam perkara itu, menurut dia, perwakilan Kemendiknas tidak hadir dalam persidangan hingga penggugat mencabut gugatan.
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” katanya.
Ia berpandangan ruang untuk klarifikasi dan pembuktian sebenarnya telah tersedia sebelumnya. Namun, Deddy menilai kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan pihak Kementerian Pendidikan maupun Gibran.
Perbedaan pandangan antara PDIP dan Gibran kini berpusat pada pilihan forum hukum untuk membahas dokumen pendidikan. Gibran menyatakan akan mengikuti arahan Prabowo, sementara Deddy tetap mempertanyakan dasar penggunaan PTUN dalam perkara itu.
