Pimpinan DPR belum menerima surat usulan resmi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena belum ada pengajuan formal, belum ada proses kelembagaan yang berjalan di DPR.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan kondisi itu kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR pada Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan belum ada surat yang diajukan oleh anggota DPR maupun fraksi kepada pimpinan.
“Kita sampai hari ini belum ada yang mengusulkan. Jadi pimpinan belum belum menerima usulan dari anggota terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat sampai hari ini ya,” kata Saan Mustopa.
Wacana penggunaan mekanisme tersebut memang sudah berkembang di kalangan anggota DPR. Namun, pembicaraan itu belum bisa dianggap sebagai pengajuan resmi karena belum dituangkan dalam surat.
Belum Ada Tindak Lanjut Kelembagaan
Absennya surat pengajuan membuat pimpinan DPR belum dapat mengambil langkah lanjutan atas isu pemakzulan tersebut. Pembahasan formal baru bisa dimulai jika usulan masuk melalui mekanisme yang berlaku.
Saan, politikus Partai NasDem, menegaskan bahwa diskusi antarangggota DPR tidak otomatis menjadi agenda pimpinan. Pimpinan membutuhkan dokumen pengajuan sebelum memproses sebuah usulan.
Situasi ini menempatkan isu Hak Menyatakan Pendapat masih pada tahap awal. Belum ada keputusan DPR mengenai langkah yang akan ditempuh terhadap wacana itu.
Usulan Wajib Memenuhi Persyaratan
Saan menyatakan pimpinan DPR akan memproses setiap surat yang masuk apabila pengajuannya memenuhi ketentuan. Ia menekankan tindak lanjut akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kalau misalnya besok atau kapan dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Saan, arah keputusan baru dapat dilihat setelah proses pengajuan berjalan. Ia belum menjelaskan bentuk keputusan yang mungkin diambil karena pimpinan belum menerima usulan resmi.
Dengan demikian, wacana yang muncul di internal DPR belum memasuki tahap pembahasan institusional. Keberadaan surat dan pemenuhan syarat menjadi dasar bagi pimpinan untuk bergerak.
Menanti Perkembangan Di PTUN
Selain menunggu kemungkinan usulan dari anggota, pimpinan DPR juga akan mengikuti proses pembuktian ijazah Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN. Perkembangan proses tersebut disebut menjadi salah satu acuan untuk langkah berikutnya.
Saan mengatakan perkembangan serta putusan pengadilan akan diperhatikan dalam kaitannya dengan wacana Hak Menyatakan Pendapat. Namun, ia tidak merinci perkembangan atau putusan tertentu dari proses di PTUN.
“Kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” katanya.
Pimpinan DPR menyatakan akan berpegang pada prosedur, aturan, dan konstitusi bila ada usulan yang diajukan. Sampai Selasa (10/11/2026), belum adanya surat membuat pembahasan resmi mengenai wacana tersebut belum dimulai.
