KPK membuka kemungkinan memeriksa kembali Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Pemeriksaan lanjutan itu terkait penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB Summarecon Bogor serta dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan memanggil Nusron lagi bergantung pada kebutuhan penyidik. Seluruh keterangan yang telah diberikan akan dianalisis bersama informasi saksi lain dan alat bukti yang dikumpulkan.
“Terkait dengan pemanggilan ulang, tentunya semua terbuka kemungkinan. Nanti berdasarkan hasil telaah dan analisis penyidik seperti apa, jika memang ada kebutuhan lanjutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara NW tentu semuanya juga akan terbuka kemungkinan,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Pendalaman Dugaan Aliran Uang
Penyidik juga mendalami pengetahuan Nusron mengenai dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaannya. Materi ini berkaitan pula dengan penyitaan uang lebih dari Rp 100 miliar dari rumah tersangka Arif Sugianto.
Menurut Budi, penyidik menelusuri tujuan dugaan penerimaan uang tersebut dan sejauh mana Nusron mengetahuinya. Keterangan Nusron masih dipadukan dengan bukti yang sudah diperoleh dalam penyidikan.
“Ini kaitannya seperti apa, bagaimana pengetahuan NW atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut, kaitannya untuk apa, dan sebagainya,” tutur Budi. KPK belum menyampaikan hasil akhir analisis terhadap keterangan tersebut.
Pemeriksaan Pertama Berlangsung Lima Jam
Nusron sebelumnya menjalani pemeriksaan pertamanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/11/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam, mulai pukul 09.22 WIB hingga 14.30 WIB.
Kedatangan Nusron saat itu disebut sebagai inisiatif pribadi untuk memberikan keterangan sebagai saksi. KPK menyatakan kedatangannya tidak didahului konfirmasi kepada penyidik.
Usai diperiksa, Nusron hanya menyampaikan bahwa perjalanan dinas luar negerinya telah memperoleh izin dari Kementerian Sekretariat Negara. Ia tidak menjelaskan materi pemeriksaan, termasuk dugaan aliran uang maupun alur perintah dalam perkara pengurusan HGB Summarecon Bogor.
Kewenangan Menteri Turut Ditelusuri
Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi tugas dan kewenangan Nusron sebagai Menteri ATR/BPN. Pendalaman mencakup proses sertifikasi tanah, pengurusan HGB, serta pembagian kewenangan dalam tahapan tersebut.
“Penyidik mengonfirmasi terhadap saksi Saudara NW berkaitan dengan tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN seperti apa, kaitannya dengan tugas-tugas di Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan sertifikasi tanah, HGB, dan sebagainya,” jelas Budi pada Rabu (4/11/2026). Keterangan itu menjadi bagian dari upaya penyidik menjelaskan rangkaian perkara secara utuh.
Penyidik turut menelusuri kewenangan Nusron dalam penempatan pejabat struktural di Kementerian ATR/BPN. Penelusuran tersebut dikaitkan dengan dugaan setoran rutin maupun setoran jabatan dari kantor pertanahan, kantor wilayah, hingga direktorat jenderal.
Budi menjelaskan keterangan saksi, pihak terkait, dan tersangka akan saling dicocokkan dengan barang bukti hasil penggeledahan serta langkah penyidikan lain. Hasil telaah itu akan menentukan apakah pemeriksaan tambahan terhadap Nusron diperlukan.
