UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru telah diterbitkan, dengan sebagian besar serikat buruh menilai sejumlah aspirasi mereka telah masuk dalam aturan tersebut. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) masih menyoroti formula kenaikan upah minimum dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan aspirasinya belum terakomodasi dalam regulasi baru itu. Kalangan pengusaha menilai pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja dan kepastian bagi investor.
Presiden KSPN Ristadi menyebut formula kenaikan upah minimum menjadi salah satu poin yang belum sesuai harapan pekerja. Ia menyoroti penggunaan formula yang mengacu pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, serta pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.
“Pertama soal formulasi kenaikan upah minimum. Di mana dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan itu, selain formulasi lama yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dengan mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” ucap Ristadi pada Selasa (10/11/2026).
Menurut KSPN, pola pengupahan tersebut berpotensi membuat ketimpangan pendapatan antardaerah tetap lebar. Padahal, biaya kebutuhan hidup layak di berbagai daerah dinilai tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar.
Perbedaan upah yang signifikan dipandang tidak adil bagi pekerja yang mempunyai jam kerja serta tanggung jawab serupa. Kesenjangan itu juga dinilai dapat memengaruhi persaingan usaha karena biaya produksi untuk produk sejenis dapat berbeda jauh di tiap wilayah.
KSPN menilai ketimpangan penghasilan dapat membuat sejumlah daerah semakin tertinggal. Kondisi tersebut dinilai berlawanan dengan kewajiban setiap daerah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Persoalan berikutnya yang disoroti buruh adalah sistem pengawasan ketenagakerjaan. Ristadi menilai pola pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan belum efektif meski pengelolaannya pernah berada di bawah pemerintah pusat, kabupaten atau kota, hingga provinsi.
“Pengawasan ketenagakerjaan dengan pola seperti sekarang oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu tidak efektif sudah puluhan tahun. Dulu di bawah koordinasi pemerintah pusat enggak efektif, ditarik ke kabupaten/kota enggak efektif, kemudian ke provinsi juga enggak efektif juga kan,” jelas Ristadi.
UU terbaru membentuk komite pengawas, tetapi KSPN memandang keberadaan lembaga tersebut masih belum cukup menjawab persoalan di lapangan. Alasannya, komite itu hanya bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan dan dinilai belum menjangkau penyelesaian persoalan pekerja hingga ke akar rumput.
KSPN masih melakukan negosiasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan DPR RI mengenai formulasi upah serta pengawasan. Organisasi tersebut berharap kedua isu itu dapat diatur lebih lanjut melalui regulasi turunan meski belum terakomodasi penuh dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
APINDO, melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam, menyatakan usulan penambahan frasa “Perluasan Kesempatan Kerja” dalam judul undang-undang tidak diterima. Menurutnya, perluasan lapangan kerja merupakan bentuk pelindungan penting bagi tenaga kerja.
“Judul saja kita tidak diakomodasi padahal kita menambahkan ‘UU Perlindungan Tenagakerja dan Perluasan Kesempatan Kerja’,” tutur Bob Azam pada Selasa (10/11/2026). APINDO juga mengingatkan agar ketentuan baru tidak membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
Bob Azam mencontohkan ketentuan pesangon sebagai salah satu hal yang perlu dijaga agar tidak menambah ketidakpastian bagi investor. Menurut APINDO, banyak pengusaha di Indonesia masih membutuhkan dukungan modal dari investor.
