Angka pemutusan hubungan kerja mencapai 43 ribu pekerja sepanjang Januari-Juli 2026. Apindo menyatakan angka tersebut perlu dibaca bersama persoalan hulu yang menghambat keberlangsungan industri.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan PHK merupakan dampak yang muncul di hilir. Sejumlah penyebabnya, menurut dia, berkaitan dengan hambatan produksi dan operasional yang belum terselesaikan di tingkat hulu.
Persoalan itu terutama penting bagi sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Industri tekstil dan garmen disebut masih berhadapan dengan masalah ketersediaan bahan baku serta pasokan gas industri.
Penanganan Harus Menyasar Penyebab
Apindo mendorong pemerintah dan pelaku usaha melakukan debottlenecking. Istilah tersebut merujuk pada upaya mengatasi hambatan yang dapat mengganggu aktivitas industri.
Menurut Apindo, gangguan pada sisi hulu berisiko memengaruhi kegiatan produksi perusahaan. Apabila hambatan tidak diselesaikan, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi keputusan pengurangan tenaga kerja.
Shinta menilai perhatian terhadap PHK tidak seharusnya hanya terpusat pada data yang telah tercatat. Langkah antisipasi diperlukan agar persoalan perusahaan dapat ditangani sebelum berdampak pada pekerja.
“Kami sekarang sudah tidak mau lihat cuma data, karena kami melihat adalah bagaimana nih solusi antisipasi kita, jangan sampai PHK itu terjadi,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan fokus dari pencatatan dampak menuju pencegahan.
Penyelesaian hambatan industri juga dipandang berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Dengan kegiatan operasional yang tetap berjalan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja dapat lebih terjaga.
Bahan Baku Dan Gas Industri Menjadi Perhatian
Tekstil dan garmen termasuk industri yang masih disebut memiliki persoalan berulang. Sektor tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan bahan baku dan pasokan gas untuk mendukung kegiatan industri.
Shinta menyatakan persoalan bahan baku dan gas industri dapat memberikan dampak besar apabila tidak segera diselesaikan. Kedua faktor itu ditempatkan sebagai bagian dari hambatan hulu yang memerlukan perhatian.
Ketersediaan bahan baku berhubungan dengan kelancaran kegiatan produksi industri. Sementara itu, pasokan gas industri juga disebut sebagai aspek penting yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.
Apindo menilai penanganan masalah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya ialah menjaga aktivitas perusahaan dan mencegah tekanan operasional berujung pada PHK.
PHK Disebut Opsi Terakhir
Shinta menegaskan bahwa pengusaha tidak menempatkan PHK sebagai pilihan pertama. Keputusan tersebut akan dihindari apabila perusahaan masih memiliki pilihan lain untuk mempertahankan kegiatan usaha.
“PHK itu selalu adalah opsi terakhir untuk pengusaha, tidak ada yang mau PHK kalau bisa,” katanya. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keputusan PHK berkaitan dengan kondisi perusahaan, bukan semata-mata pilihan pengusaha.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43 ribu pekerja terkena PHK selama Januari-Juli 2026. Apindo mendorong agar data tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki persoalan yang memengaruhi industri sebelum jumlah pekerja terdampak bertambah.
Perhatian terhadap industri padat karya dinilai penting karena sektor tersebut berhubungan langsung dengan penyerapan tenaga kerja. Penyelesaian hambatan bahan baku dan gas industri menjadi salah satu bagian dari langkah yang didorong untuk menjaga keberlangsungan perusahaan.
Upaya debottlenecking diharapkan dapat memperkuat pencegahan PHK dari sisi penyebabnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada jumlah pekerja yang telah kehilangan pekerjaan.
