PSSI resmi memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). Keputusan itu diumumkan pada Kamis, 12 November 2026.
Pemberhentian tersebut tercantum dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026. Surat keputusan itu ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Keputusan PSSI berkaitan dengan permohonan Kongres Luar Biasa atau KLB yang diajukan anggota sah pemilik suara AFI. PSSI menyatakan telah menerima permohonan tersebut dari 48 pemilik suara.
Jumlah itu terdiri atas 20 klub anggota yang menjadi peserta kompetisi dan 28 asosiasi futsal provinsi. Permohonan KLB dinilai memenuhi persyaratan karena melampaui dua pertiga pemegang hak suara.
PSSI kemudian mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan atau memakzulkan Michael Victor Sianipar. Langkah itu dilakukan PSSI dalam kapasitasnya sebagai induk Federasi Futsal Indonesia.
Dalam salinan surat keputusannya, PSSI menyatakan, “Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi.” Pernyataan itu menegaskan status keputusan penetapan ketua umum untuk periode tersebut.
PSSI juga menyebut keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terbentuk kepengurusan baru AFI atau Federasi Futsal Indonesia. Surat itu memuat ketentuan bahwa perbaikan dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya.
Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan, PSSI menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum AFI. Vivin juga tercatat sebagai anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI.
Penunjukan tersebut berlaku sampai pelaksanaan Kongres Luar Biasa AFI. PSSI menyampaikan penetapan itu secara langsung dalam surat keputusannya.
“Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia,” tulis PSSI. Dengan mandat itu, Vivin ditugaskan menjalankan roda organisasi selama masa transisi.
PSSI memberi kewenangan kepada pelaksana tugas untuk menjalankan organisasi sesuai ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan. Kewenangan itu juga mencakup persiapan serta penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Pemilihan AFI atau Federasi Futsal Indonesia.
Surat keputusan PSSI menyebut pelaksana tugas perlu memastikan agenda organisasi tetap berjalan. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan KLB pemilihan untuk membentuk kepengurusan baru AFI.
Perubahan kepemimpinan ini menempatkan KLB sebagai agenda utama organisasi futsal nasional. Hasil KLB nantinya akan menentukan kepengurusan baru Asosiasi Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia.
