Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta seluruh pemangku kepentingan nasional kembali memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Seruan itu disampaikan di tengah dinamika politik terkait mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
HKI menilai perhatian terhadap agenda ekonomi perlu dikuatkan mulai Januari 2027. Organisasi tersebut menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan stabilitas politik serta kepastian kebijakan yang terjaga.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kerja nyata dari seluruh jajaran pemerintahan. Peran kementerian yang menangani sektor ekonomi dinilai penting untuk menjaga pencapaian target tersebut.
“Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Ia menyatakan semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi. Agenda itu mencakup penguatan industri, penarikan investasi, dan pembukaan lapangan kerja.
Menurut Ma’ruf, dunia usaha membutuhkan arah kebijakan yang pasti ketika persaingan global semakin ketat. Ketidakpastian politik yang berlangsung lama berpotensi membuat keputusan investasi tertunda, terutama pada proyek industri berskala besar.
Proyek semacam itu membutuhkan pembiayaan dan perencanaan dalam jangka panjang. Karena itu, pelaku usaha memperhitungkan berbagai faktor sebelum menetapkan keputusan investasi.
“Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi dan kecepatan pengambilan keputusan,” kata Ma’ruf.
Ia menilai situasi politik yang terus menyita perhatian dapat membuat agenda ekonomi kehilangan momentum. Kondisi tersebut menjadi penting karena negara-negara pesaing tetap bergerak untuk menarik investasi.
Kesinambungan Kebijakan
Ma’ruf mengajak pemerintah mengambil pelajaran dari Jepang dalam menjaga kesinambungan institusi serta kebijakan ekonomi dan industri. Jepang disebut memiliki pengalaman menghadapi pergantian kepemimpinan dan dinamika politik tanpa menghentikan kerja birokrasi ekonominya.
“Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan agar mesin ekonomi tetap berjalan dalam berbagai situasi politik. Stabilitas ekonomi, kata dia, tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan.
Sistem koordinasi pemerintahan perlu memastikan keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi terus berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberi kepastian kepada pelaku usaha dan investor.
Ma’ruf juga menekankan perlunya kerja bersama di antara para menteri ekonomi dengan target yang jelas. Persoalan yang muncul perlu diselesaikan secara cepat agar proses kebijakan tidak terhambat.
“Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian,” tegasnya.
