Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mengingatkan bahwa dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden berpotensi memengaruhi perekonomian. Pelaku usaha menilai investor dapat menunda realisasi investasi serta menahan rencana ekspansi ketika ketidakpastian berlangsung.
Stabilitas politik dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam keputusan bisnis, terutama bagi investasi berjangka panjang. Pelaku usaha juga meminta proses ketatanegaraan tetap berjalan tertib sesuai ketentuan konstitusi agar kesinambungan kebijakan ekonomi terjaga.
Pertimbangan Investor
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menyatakan investor akan memperhitungkan risiko sebelum merealisasikan modalnya. Ketidakpastian yang berlarut dapat memengaruhi persepsi terhadap prospek usaha di Indonesia.
“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi,” kata Shinta saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, stabilitas nasional perlu berjalan seiring dengan kesinambungan kebijakan ekonomi.
Shinta berharap agenda strategis pemerintah tetap dilaksanakan secara konsisten di tengah dinamika politik. Agenda tersebut mencakup perbaikan iklim berusaha, penguatan daya saing industri, dorongan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Dengan demikian, kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia perlu terus kita jaga bersama sehingga dinamika yang berlangsung tidak menghambat momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya. Kepercayaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kegiatan usaha tetap bergerak.
Risiko Sikap Wait and See
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai stabilitas politik yang kondusif diperlukan ketika ekonomi global juga menghadapi tekanan ketidakpastian. Kondisi politik yang gaduh, menurutnya, dapat memengaruhi psikologi calon investor dan pelaku usaha lokal.
“Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha,” ucap Sarman.
Sikap menunggu dari calon investor dapat merugikan perekonomian karena realisasi investasi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan. Investasi juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
“Terlalu mahal yang harus kita tanggung jika gara-gara stabilitas politik yang tidak kondusif, ekonomi kita terpuruk. Tentu ini harus kita sadari bersama seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.
Sarman berharap proses pengunduran diri Gibran hingga penggantian Wakil Presiden dapat berlangsung aman dan stabil. Kondisi tersebut diharapkan tidak mengganggu aktivitas bisnis maupun perekonomian nasional.
Ia juga meminta pemerintah dan elite politik membangun budaya politik yang santun serta beretika. Menurut Sarman, dinamika politik yang diselesaikan secara damai dan demokratis dapat menjaga ekonomi tetap produktif dan bergairah.
Pemerintah Minta Pasar Tidak Panik
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap perkembangan politik. Ia menyebut penyelesaian dinamika tersebut menjadi ranah parlemen, sementara pemerintah berfokus menjaga pasar modal dan pasar keuangan tetap berjalan baik.
“Dinamika politik itu kita serahkan kepada teman-teman di parlemen untuk menyelesaikan. Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilient dan berjalan dengan baik,” ujar Dradjad di kantornya, Jakarta Pusat.
Dradjad menilai dinamika politik bukan hal baru di Indonesia dan biasanya mereda setelah berlangsung dalam beberapa waktu. Ia mengakui pasar keuangan dapat bereaksi dalam jangka pendek, tetapi menilai fundamental ekonomi tidak terdampak secara langsung.
“Kalau fundamental, enggak. Kalau pasar dalam 1-2 jam, 1-2 hari biasalah bereaksi. Insyaallah dengan perbaikan yang dilakukan OJK, BEI, insyaallah pasar kita akan cukup kuat untuk menghadapi dinamika politik yang ada,” imbuh Dradjad.
