Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan 53 halaman mengenai pengelolaan dana lebih dari 12 miliar dollar AS atau Rp 218 triliun dari minyak dan sumber daya mineral Venezuela. Dokumen itu mencatat arus dana yang dikendalikan AS sepanjang 3 Januari hingga 30 September 2026.
Laporan tersebut menyebut AS memperoleh lebih dari 12,26 miliar dollar AS selama periode itu. Sebagian besar dana berasal dari minyak mentah dan pendapatan berbasis minyak bumi.
Sekitar 99 persen aliran dana tercatat berasal dari sektor minyak, sementara sisanya berkaitan dengan emas, mineral, dan pupuk. AS menyatakan dana itu diperoleh dari entitas yang telah diverifikasi dan disetujui untuk menjalankan aktivitas yang diizinkan di Venezuela.
Dokumen tersebut juga telah diaudit oleh firma KPMG yang berbasis di Washington DC. Penerbitannya disebut sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Venezuela.
Hingga 30 September, lebih dari 12 miliar dollar AS telah disalurkan kembali dari rekening yang dikelola AS. Saldo yang tersisa hanya sekitar 169 juta dollar AS atau Rp 3 triliun.
Hampir seluruh dana didistribusikan kepada sejumlah bank di Venezuela untuk kebutuhan intervensi valuta asing. Dalam mekanisme itu, bank menjual dollar AS untuk mengurangi peredaran mata uang lokal dan menopang nilai bolivar Venezuela.
Laporan itu tidak mengungkap penerima akhir dana secara rinci karena banyak bagian dokumen disensor. Namun, sekitar 9,4 miliar dollar AS atau Rp 171 triliun tercatat mengalir kepada “badan hukum”.
Selain itu, 2,9 miliar dollar AS atau Rp 52 triliun diberikan kepada “individu”. Kategori penerima tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam laporan yang dipublikasikan.
Pada Januari, AS sempat membuka rekening di Qatar National Bank untuk menampung pembayaran dari entitas yang membeli minyak dan mineral Venezuela secara berizin. Sekitar 500 juta dollar AS atau Rp 9 triliun disetorkan ke rekening itu.
Hampir seluruh dana pada rekening tersebut telah dikembalikan kepada entitas Venezuela pada akhir Januari. Setelah itu, transaksi dialihkan ke rekening khusus yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Keuangan AS.
Rekening baru itu kemudian menerima lebih dari 12 miliar dollar AS dari sekitar 20 deposan. Identitas para deposan tidak dibuka dalam laporan tersebut.
Pengendalian langsung AS atas pembeli sumber daya alam Venezuela dan penerima keuntungan ekspornya dimulai setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Januari. Kebijakan itu menjadi dasar pengaturan transaksi minyak dan mineral Venezuela melalui rekening yang dikuasai otoritas AS.
Al Jazeera melaporkan, perubahan pengelolaan dana itu terjadi setelah pasukan AS menculik Nicolas Maduro dan istrinya untuk dibawa ke New York City. Keduanya disebut menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba dan penyiksaan.
Posisi Maduro kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Sejak saat itu, Rodriguez membuat sejumlah kesepakatan dengan Washington yang memungkinkan AS mengambil porsi langsung dari keuntungan ekspor Venezuela.
Trump berulang kali menjadikan pendapatan dari penjualan minyak Venezuela sebagai narasi politik menjelang pemilu sela. Ia menyebut AS akan menerima pendapatan dari perdagangan minyak negara Amerika Selatan tersebut.
Namun, kendali finansial AS atas pendapatan minyak Venezuela memicu kekhawatiran aktivis hak asasi manusia di negara itu. Mereka menilai Washington berpotensi terlalu menitikberatkan kepentingan pada pendapatan minyak dibanding dukungan terhadap reformasi demokrasi setelah penggulingan Maduro.
