Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih menjadi masalah serius dalam keselamatan lalu lintas. Penyebabnya tidak hanya terkait perilaku pengemudi, tetapi juga kondisi armada, pola perawatan, kompetensi, dan tanggung jawab perusahaan.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai insiden seperti rem blong merupakan hasil dari persoalan yang saling berkaitan. Karena itu, penanganan kecelakaan tidak semestinya berhenti pada kesalahan sopir di lapangan.
Perawatan Armada dan Pengawasan KIR
Djoko menyebut kecelakaan angkutan barang dapat berawal dari kelalaian perawatan kendaraan, lemahnya pengawasan uji berkala atau KIR, serta masalah dalam penerbitan SIM. Perlindungan dan kompetensi pengemudi juga menjadi bagian penting yang perlu dibenahi.
“Padahal, jika ditelisik lebih dalam, rentetan musibah seperti rem blong merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang jauh lebih kompleks, mulai dari kelalaian perawatan armada, lemahnya pengawasan uji berkala (KIR), carut-marut penerbitan SIM, hingga minimnya pelindungan dan kompetensi pengemudi di jalan raya,” kata Djoko.
Data Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 2026 menunjukkan sejumlah truk pengangkut semen, termasuk flat deck, molen, hi-blow, dan trailer, masih ditemukan tidak menjalani uji KIR secara berkala. Armada tersebut juga disebut minim perawatan.
Keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di perusahaan turut memperburuk risiko operasional. Kondisi ini membuat persoalan keselamatan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola usaha angkutan.
Investigasi Harus Menyasar Pemilik Usaha
Menurut Djoko, penyelidikan kecelakaan perlu memeriksa sistem pengereman, riwayat perawatan kendaraan, kelengkapan KIR, dan kepatuhan perusahaan pada standar keselamatan. Pemilik kendaraan harus dimintai pertanggungjawaban bila terbukti mengoperasikan armada yang tidak laik jalan.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kepatuhan terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin. Hal ini terutama berkaitan dengan rute dan jam operasional truk molen yang dapat terkait dengan kewajiban pemilik proyek maupun kontraktor.
Djoko menilai pemilik proyek dan kontraktor perlu ikut bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran ketentuan operasional. Pendekatan ini diperlukan agar beban penegakan aturan tidak hanya berada pada pengemudi.
SIM dan Kompetensi Pengemudi
Persoalan penerbitan serta perpanjangan SIM juga menjadi perhatian dalam pembenahan keselamatan angkutan barang. Berdasarkan informasi komunitas pengemudi truk, biaya perpanjangan SIM B1 dan B2 disebut mencapai Rp 1,3 juta hingga Rp 1,8 juta.
Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan tarif resmi PNBP beserta tes pendukung yang berada pada kisaran Rp 225.000 hingga Rp 260.000. Karena itu, proses penerbitan dan perpanjangan SIM dinilai perlu dievaluasi.
Pemetaan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 2024 juga menemukan pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai golongan SIM. Sebagian bahkan belum mengikuti diklat dan belum memiliki sertifikat kompetensi.
Penghasilan pengemudi yang disebut berkisar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta per bulan turut menjadi latar persoalan tenaga kerja di sektor ini. Di sisi lain, kemampuan mengoperasikan teknologi kendaraan dan mendeteksi kerusakan masih perlu ditingkatkan.
KNKT turut menyoroti berkurangnya jumlah pengemudi bus dan truk hingga memasuki zona bahaya. Situasi tersebut memperlihatkan perlunya perhatian pada ketersediaan pengemudi yang kompeten serta kondisi kerja mereka.
“Sudah saatnya paradigma penegakan hukum dan penanganan keselamatan transportasi barang di Indonesia dirombak total,” ucap Djoko. Ia menekankan penyelidikan perlu menjangkau pemilik usaha, pengembang proyek, hingga integritas kelembagaan.
“Penyelidikan tidak boleh lagi berhenti pada pengemudi yang menjadi korban sistem, melainkan harus menyentuh akar pertanggungjawaban pemilik usaha, pengembang proyek, hingga integritas kelembagaan,” ujar dia.
Pencegahan kecelakaan angkutan barang membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan teknis kendaraan, kompetensi mekanik, dan pengawasan pemerintah. Penegakan hukum juga perlu memastikan perusahaan mematuhi standar keselamatan sebelum armada beroperasi di jalan.
