Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro menilai Jokowi effect mulai melemah dalam beberapa waktu terakhir. Pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu disebut tidak lagi sekuat ketika ia masih menjabat sebagai presiden.
Menurut Agung, sejumlah persoalan yang mengemuka di sekitar Jokowi turut berpotensi menggerus pengaruh tersebut. Isu itu mencakup kasus ijazah, polemik Gibran Rakabuming Raka, serta kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri pada era Jokowi.
Agung menyampaikan penilaian itu dalam program Breaking News Kompas TV pada Kamis, 12 November 2026. Ia mengatakan persoalan yang muncul perlu ditangani melalui manajemen politik dan strategi pemenangan yang menyeluruh.
“Pak Jokowi ini punya efek ya, namanya Jokowi effect, tapi ketika ini semua mengemuka, otomatis Jokowi effect itu akhirnya tidak sekuat ketika beliau menjabat sebagai presiden. Tapi otomatis tergerus, kemudian rapuh, pudar, kalau memang tidak dikelola, tidak diatasi dengan manajemen politik atau pemenangan yang komprehensif,” ujar Agung.
Selain persoalan yang menyangkut lingkaran Jokowi, Agung juga menyinggung sejumlah warisan kebijakan yang masih dianggap problematik. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi bahan yang terus diulas oleh pihak-pihak yang sebelumnya merasa dirugikan oleh pemerintahan Jokowi.
“Deretan masalah ini bahkan belum ditambah legacy policy Pak Jokowi di masa lalu yang masih problematik beberapa. Jadi ini merupakan merupakan deretan masalah yang bisa jadi akan terus akan terus diulas dan diungkap oleh pihak-pihak yang sebelumnya merasa dirugikan oleh pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Agung.
Memudarnya Jokowi effect dinilai dapat membawa konsekuensi politik bagi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjelang Pemilu 2029. Agung memandang partai itu akan menghadapi tantangan lebih besar untuk lolos sebagai peserta pemilu maupun menembus ambang batas parlemen.
Kesulitan tersebut, menurut dia, dapat semakin terasa apabila PSI menyiapkan calon anggota legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden sebagai respons atas perkembangan politik yang ada. Kekuatan pengaruh Jokowi sebelumnya menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam peta politik PSI.
“Untuk menghadapi 2029, PSI lolos sebagai peserta pemilu bahkan ambang batas, itu menjadi tidak mudah. Apalagi kalau misalkan PSI kemudian mencalonkan caleg-calegnya, ataupun capres, ataupun cawapres untuk merespons itu semua,” ujar Agung.
Situasi itu muncul di tengah pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden yang suratnya telah diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026. MPR selanjutnya akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menyikapi surat tersebut.
Muzani menyatakan konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk memperoleh wakil presiden definitif pengganti Gibran. Dalam periode itu, MPR memiliki waktu untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, pada Senin, 9 November 2026, tiga elite PSI yang berada di kabinet Presiden Prabowo Subianto menyatakan mundur dari partai. Mereka adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.
