PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengandalkan lebih dari 3.500 kamera pengawas atau CCTV untuk memantau kondisi lalu lintas di jaringan jalan tolnya. Pemantauan terintegrasi itu dilakukan melalui Jasa Marga Tollroad Command Center atau JMTC.
Sistem tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan informasi publik berbasis digital bagi pengguna jalan tol. Jasa Marga mengelola 36 ruas tol dengan panjang operasi mencapai 1.318 kilometer dari total konsesi 1.736 kilometer.
Jaringan jalan tol yang dikelola perusahaan melayani sekitar 3,6 juta kendaraan setiap hari. Besarnya volume kendaraan membuat kebutuhan akan informasi perjalanan terus meningkat dan berubah secara dinamis.
Informasi yang dibutuhkan pengguna mencakup kondisi lalu lintas, perkiraan waktu tempuh, tarif tol, serta pilihan rute. Pengguna juga memerlukan keterangan mengenai fasilitas yang tersedia di rest area.
JMTC berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengendalian lalu lintas yang mengolah data dari ribuan perangkat di ruas tol. Selain CCTV, pusat kendali ini didukung perangkat pemantauan lalu lintas dan sistem Intelligent Transportation System atau ITS.
Data yang terkumpul digunakan untuk membantu pengambilan keputusan operasional dan mempercepat respons terhadap kondisi di jalan. Informasi hasil pemantauan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui sejumlah kanal layanan.
Pengguna jalan dapat mengakses informasi melalui aplikasi Travoy, Call Center 133, situs web perusahaan, situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, serta media sosial resmi. Kanal tersebut menyediakan informasi lalu lintas secara real-time, estimasi tarif, rute, dan fasilitas rest area.
Masyarakat juga dapat menggunakan kanal pelayanan yang tersedia untuk menyampaikan pengaduan atau meminta bantuan selama perjalanan. Penyediaan akses ini menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan respons terhadap kebutuhan pengguna jalan tol.
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyatakan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam transformasi tata kelola dan pelayanan perusahaan. Langkah itu ditempuh seiring tanggung jawab perusahaan mengelola ruas tol yang dilintasi jutaan kendaraan setiap hari.
“Kami berkomitmen mewujudkan Jasa Marga sebagai badan publik yang terpercaya melalui tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Komitmen ini tidak hanya kami wujudkan melalui pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga dengan membangun budaya keterbukaan di seluruh lini perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Rivan.
Jasa Marga menerapkan kebijakan proactive disclosure atau penyediaan informasi publik secara proaktif sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut mencakup informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat.
Pelaksanaannya didukung penguatan fungsi serta kelembagaan PPID, regulasi pengelolaan informasi, dan pengembangan tata kelola di seluruh unit kerja. Perusahaan juga mengaitkan keterbukaan informasi dengan upaya memperkuat akuntabilitas pelayanan.
Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau Monev KIP 2025, Jasa Marga memperoleh nilai 98,92 dengan predikat Informatif. Perusahaan menempati peringkat pertama pada klaster BUMN Tbk dan peringkat ketiga dari 39 BUMN berpredikat Informatif.
Pencapaian itu menandai keberhasilan Jasa Marga mempertahankan predikat Informatif selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023. Perusahaan kembali mengikuti Presentasi Uji Publik Monev KIP Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta.
Menurut Rivan, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan akses data bagi publik. Keterbukaan juga ditujukan untuk membuka ruang bagi masyarakat agar dapat mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam perbaikan pelayanan.
Ke depan, Jasa Marga berkomitmen mengembangkan ekosistem keterbukaan informasi yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis digital. Penguatan tata kelola informasi serta pelibatan masyarakat menjadi bagian dari arah pengembangan layanan tersebut.
