Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan jajaran kantor wilayah serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk merazia travel umrah ilegal. Sasaran penertiban meliputi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dan KBIH yang tidak memiliki izin.
Perintah itu disampaikan Dahnil dalam rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Jakarta Pusat, Selasa malam. Ia meminta pengawasan dilakukan lebih awal agar pelanggaran tidak baru ditangani setelah calon jemaah mengalami kerugian.
Pengawasan Bersifat Preventif
Dahnil menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada laporan penipuan yang telah terjadi. Jajaran Kementerian Haji dan Umrah diminta melakukan pencegahan terhadap PPIU dan PIHK yang berpotensi melanggar ketentuan.
Menurutnya, pola penipuan dalam perjalanan umrah terus berulang dan dapat merugikan calon jemaah. Karena itu, tindakan terhadap biro perjalanan tanpa izin tidak seharusnya menunggu munculnya korban.
"Jangan sampai kemudian sudah kejadian ada penipuan, baru kemudian kita bertindak. Jadi ada tindakan preventif sejak awal," ujar Dahnil.
Instruksi razia tersebut ditujukan kepada kepala kantor wilayah, kepala bidang, kepala kantor, serta PPNS pusat. Mereka diminta segera menindak PPIU, PIHK, dan KBIH yang beroperasi tanpa perizinan.
Pemeriksaan Ulang Ribuan PPIU
Selain meminta razia, Dahnil mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memeriksa ulang sekitar 3.600 travel umrah. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi operasional penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tercatat.
Berdasarkan laporan terkini yang diterimanya, sekitar 50 persen dari jumlah PPIU tersebut diduga sudah tidak aktif beroperasi. Dengan kondisi itu, jumlah PPIU yang masih aktif diperkirakan berada di kisaran 1.800 hingga 2.000.
"Katanya 50 persen dari PPIU yang ada itu tidak aktif. Artinya tersisalah sekitar 2.000-an kurang, 1.800-an sekira-sekiranya yang aktif," kata Dahnil.
Data mengenai banyaknya PPIU yang tidak aktif dinilai perlu segera ditertibkan. Dahnil melihat kondisi tersebut dapat menjadi celah yang berisiko dimanfaatkan dalam praktik penipuan terhadap calon jemaah umrah.
Ia meminta PPIU yang sudah tidak aktif untuk dikeluarkan dari daftar. Setelah penertiban dilakukan, pembukaan izin baru diminta menerapkan pengawasan yang lebih ketat.
"Yang 50 persen enggak aktif, oke di-take down atau take out, baru kemudian kita buka izin baru, harus lebih ketat. Orientasi kita itu adalah perlindungan dan pelayanan jemaah. Itu yang utama," tegasnya.
Penertiban perizinan menjadi bagian dari fokus perlindungan dan pelayanan bagi jemaah. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memastikan penyelenggara perjalanan umrah yang masih aktif berada dalam pengawasan yang lebih ketat.
